HABADAILY.COM - Perekonomian Indonesia disebut tetap solid di tengah berbagai tantangan ketidakpastian global. Pada kuartal pertama 2024, ekonomi tumbuh pada 5,11 persen (yoy).
Capaian tersebut didukung realisasi inflasi yang terkendali pada rentang target sasaran nasional 2,5 persen±1 persen, yakni sebesar 3,00 persen (yoy) pada April 2024.
Laman resmi Kemenko Perekonomian pada Jumat lalu mengungkapkan, pemerintah masih berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan tingkat inflasi yang stabil, salah satunya dengan menjaga daya beli masyarakat tetap kuat.
Keterjangkauan harga barang pokok menjadi aspek penting dalam terjaganya daya beli, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Ferry Irawan dalam Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Sumatera, pekan lalu, mengatakan pemerintah dan Bank Indonesia melihat pentingnya penguatan sinergi koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian inflasi, terutama inflasi pangan.
“Pengendalian inflasi di wilayah Sumatera menjadi strategis terutama dalam pengamanan pasokan dan kelancaran distribusi di tengah adanya bencana alam yang terjadi di sejumlah sentra produksi pangan,” ungkap Ferry.
Rakor tersebut menyepakati beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk menjaga stabilisasi harga, terutama harga pangan. Di antaranya melalui penguatan penyediaan dukungan sarana dan prasarana pertanian di wilayah Sumatera.
Ferry melanjutkan, penguatan itu melalui sinergi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemangku kepentingan terkait di daerah.
Selain itu juga diupayakan percepatan perbaikan infrastruktur pertanian di Sumatera, terutama di wilayah terdampak bencana banjir dan erupsi, serta penguatan manajemen pola tanam yang didukung kerja sama contract farming antara Bulog/BUMD Pangan/BUMDes dengan kelompok petani.
Lebih lanjut, juga akan dilakukan penguatan orkestrasi kerja sama antardaerah (KAD) untuk memastikan tersedianya pasokan pangan, khususnya di daerah nett consument, serta peningkatan dukungan fiskal dan non fiskal untuk penguatan sarana dan prasarana pertanian untuk ketahanan pangan di daerah di tengah masih tingginya risiko gejolak harga pangan.
“Pemerintah saat ini telah mendukung perluasan akses pembiayaan untuk peningkatan kapasitas produksi petani, di antaranya melalui skema KUR sektor pertanian dan kredit usaha alsintan (KUA),” ujar Ferry.
Di samping itu, selain memastikan keterjangkauan harga, upaya menjaga daya beli juga dilakukan dengan mendorong konsumsi kelas menengah, dan hal ini akan menjadi kebijakan yang berkesinambungan.
“Kebijakan itu tidak hanya fokus kepada masyarakat kelas bawah, namun juga memastikan masyarakat kelas menengah memiliki insentif untuk tetap meningkatkan konsumsi meskipun sedang terjadi ketidakpastian ekonomi,” pungkasnya. []
