Dyah menuturkan, dengan tidak adanya akta nikah akan berdampak negatif terutama bagi kaum perempuan apabila munculnya permasalahan dalam keluarga. Seperti ketika terjadi perceraian, yang akan menyebabkan pihak perempuan tidak akan mendapatkan haknya sebagai istri, baik untuk mendapatkan hak atas harta bersama, hak perwalian anak saat perceraian, maupun hak waris apabila suaminya meninggal.
Selain itu anak yang lahir dari perkawinan tanpa akta nikah, akan kesulitan mendapatkan dokumen negara seperti akta kelahiran, yang akan berdampak pada terkendala dalam proses pendidikan ataupun untuk tujuan mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara gratis bagi anak. Yang pada akhirnya, semua itu akan sangat berdampak pada ketahanan aspek psikologis terutama harkat dan martabat seorang perempuan.
Namun demikian, TP PKK Aceh hadir untuk terus bergerak melakukan penguatan melalui koordinasi dengan instansi pemerintah dengan memotivasi dan menggerakkan masyarakat agar mau dan mampu merubah diri menuju keadaan yang lebih baik, demi terwujudnya kehidupan yang bermartabat dan semakin sejahtera secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh EMK. Alidar mengatakan, pelaksanaan Itsbat Nikah akan berlangsung hingga esok hari. Dengan tujuan memberikan perlindungan dan penerusan terhadap status pribadi dan hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa setia yang di alami masyarakat Aceh, terutama para korban konflik, masyarakat miskin dan korban musibah tsunami.
Setidaknya, sekitar 150 pasangan akan memperoleh akta nikah dari pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam, guna mewujudkan tertib administrasi serta masyarakat Aceh yang bermartabat dan berkeadilan dengan mengamalkan nilai keislaman.
“Di tahun ini kita hanya bisa mengakomodir 300 pasangan, yakni 150 pasangan Pidie Jaya, dan Lhokseumawe 75 pasangan dan Aceh Jaya 75 pasangan. Untuk angka keseluruhan ada 22.155 dan itu sudah sejak 2015 hingga kini kita lakukan Itsbat Nikah,” ujarnya.
Ia berharap, di tahun 2021 ini, permasalahan Itsbat Nikah dapat selesai di seluruh Aceh dan seluruh masyarakat miskin, korban konflik dan tsunami akan memiliki dokumen pernikahan dan akte kelahiran secara resmi.
