HABADAILY.COM—Dua partai lokal besar di Aceh, Partai Aceh dan Partai Nangroe Aceh, berkukuh Pilkada Aceh digelar pada 2022 karena kekhususan Tanah Rencong. Sementara Pemerintah Pusat menegaskan pelaksanaan pilkada sudah diatur dalam UU yang berlaku.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menjelaskan pilkada diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Sedangkan UU Pemerintah Aceh, lanjutnya, tidak mengatur terkait pelaksanaan pilkada.
"Pelaksanaan pilkada diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. UU Pemerintah Aceh tak mengatur kapan pelaksanaan pilkada. Hanya diatur masa jabatan gubernur 5 tahun," ujar Bahtiar, Rabu (3/2/2021).
Bahtiar menjelaskan norma tersebut sama dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut diatur soal masa jabatan kepala daerah 5 tahun.
Dia melanjutkan, UU mengamanatkan pilkada tetap dilaksanakan secara serentak pada 2024. Jadwal ini berlaku untuk seluruh daerah yang ada di wilayah NKRI.
"Kapan dilaksanakan pilkada? Secara spesifik lex specialis sudah diatur dalam Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bahwa pilkada serentak nasional di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada 2024," ujar Bahtiar.
