Menurut Aminullah, ada tiga poin utama yang membuat Banda Aceh terpilih berdasarkan assessment Kemenkominfo, yakni infrastruktur, SDM, dan perangkat hukum. "Banda Aceh sudah sangat siap untuk program ini karena punya infrastruktur yang mendukung, kemampuan SDM, dan aturan-aturan menyangkut IT."
Ia pun berharap dengan program smart city dimaksud akan semakin menciptakan efisiensi bagi pemerintah dan juga masyarakat. "Yang terpenting masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dengan mudah dan cepat karena semuannya sudah berbasis teknologi informasi," katanya.
“Hampir semua kalangan kini telah memanfaatkan smartphone dan jaringan internet dalam aktivitas sehari-hari. Fenomena inilah yang harus kita manfaatkan untuk membangun masterplan data yang terintegrasi dengan aplikasi yang dimiliki Pemko Banda Aceh,” katanya lagi.
Aminullah menegaskan agar pemanfaatan teknologi informasi ini dapat berjalan optimal, di samping edukasi dan sosialisasi secara kontinu kepada masyarakat, juga harus ada kesungguhan dari semua stakeholder.
"Secara teknis, Pemko akan segara menyusun dan membentuk tim untuk menyiapkan segala elemen kerja yang diperlukan dalam implementasi smart city termasuk pembentukan Dewan Smart City yang beranggotakan semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pakar smart city dari kalangan akademisi," ungkap walikota.
