Menurut Fernan, inisiatif ini senyawa dengan program Aceh Green Pemerintah Aceh, dimana adanya penegasan pembangunan berkawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam.
Kemudian, lanjutnya, dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022 juga dimasukkan pada misi ke 10 yakni pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan.
"Ini penting, dalam program proritas pembangunan di RPJM Aceh 2017-2022 pada point ke delapan tegas disebutkan sumber daya Alam yang berkelanjutan dan kebencanaan," tuturnya.
Karena itu, dirinya berharap Pemerintah Aceh dalam hal ini BPKA dapat membantu hingga lahirnya kebijakan yang bisa melaksanakan transfer anggaran berbasis lingkungan tersebut.
Mengenai persoalan tersebut, Kepala BPKA, Bustami mendukung penuh upaya adanya skema transfer anggaran berbasis ekologi. Namun karena Aceh saat ini masih keterbatasan anggaran, maka perlu melihat kembali aturan yang berlaku agar program TAPE itu bisa dilaksanakan.
"Banyak lingkungan rusak, karena itu pencegahan model seperti ini penting dilakukan," imbuh Bustami.
Selain itu, dirinya juga mendiskusikan apa yang bisa dilakukan guna mendapatkan anggaran khusus dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh terhadap masalah lingkungan ini.
