HABADAILY.COM—Seluruh pemerintah daerah di Aceh mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI pada tahun 2017. Hal itu dinilai tidak terlepas dari peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam menghadirkan pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah yang efektif dan efisien.
Apresiasi tersebut disampaikan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutannya pada acara pelantikan Ikhwan Mulyawan sebagai Kepala BPKP Perwakilan Aceh, menggantikan Ichsan Fuady yang akan bertugas sebagai Kepala BPKP Kepulauan Riau.
Kegiatan yang juga dirangkai dengan penandatanganan MoU Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi Keuangan antara Rekening Kas Umum Daerah dengan Aplikasi SIMDA itu dipusatkan di Ruang Serbaguna Setda Aceh, Selasa (7/4).
“BPKP perwakilan Aceh telah menjalankan tugasnya dengan baik. Berkat dukungan BPKP, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Aceh telah menorehkan sejumlah prestasi. Bahkan tahun 2017, semua Pemda di Aceh mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Khusus untuk Pemerintah Aceh, predikat itu kembali diraih tahun lalu, sehingga selama tiga tahun berturut-turut, Pemerintah Aceh mendapat predikat WTP atas laporan keuangannya,” ungkap Nova.
Menurut Nova, hal ini tidak terlepas dari suksesnya pembinaan bidang pengelolaan keuangan yang dilakukan BPKP. Selain itu, BPKP juga sukses mendorong penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah di daerah ini.
