Sulaiman menyebutkan, penetapan kembali Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe berdasarkan keputusan Tuha Peut dan Tuha Lapan Lembaga Wali Nanggroe.
"Kami berharap dengan pengukuhan kembali, Wali Nanggroe bisa memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat Aceh serta Aceh bisa lebih maju lagi ke depa," kata Sulaiman.
Sementara itu, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan, Pemerintah Aceh akan terus memperkuat Lembaga Wali Nanggroe, sehingga perannya lebih optimal.
"Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga baru dan pelan-pelan disempurnakan. Dan harus diingat, Lembaga Wali Nanggroe tidak ada di tempat lain. Dan ini tentu menjadi kebanggaan masyarakat Aceh," kata Nova Iriansyah.
Lembaga Wali Nanggroe dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe. Lembaga ini dibentuk berdasarkan nota kesepakatan damai RI dan GAM yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.
