"Pengecualian dapat diterapkan pada individu dengan status diplomatik, personel transportasi, orang dengan tempat tinggal sementara atau permanen di Ukraina, dan mereka yang datang untuk tujuan kemanusiaan," katanya.
Poroshenko mengatakan langkah itu akan "mencegah Federasi Rusia membentuk detasemen tentara swasta" di Ukraina "mirip dengan operasi yang mereka coba lakukan pada 2014".
Ukraina meyakini adanya keterlibatan warga dan tentara Rusia dalam aksi pemberontakan yang didukung Moskow pada 2014 lalu. Mereka merebut bagian Donetsk dan wilayah Luhansk, Ukraina, serta mendeklarasikan kemerdekaan dari Kiev.
Ukraina juga menggelar latihan militer di Laut Azov sebagai upaya menangkis pendaratan Rusia di pantai.
Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, Jumat (30/11/2018) mengatakan, bahwa Moskow tidak akan menerapkan larangan perjalanan serupa pada Ukraina karena akan "tidak rasional".
Dia justru menuding Poroshenko menggunakan darurat militer sebagai cara "mendongkrak elektabilitasnya yang kian jatuh" dalam upaya mendapatkan poin selama "gelombang Russophobic terbaru."
Sebagai catatan, konflik di timur Ukraina telah menewaskan lebih dari 10 ribu orang, termasuk warga sipil.[]
