HABADAILY.COM - Menteri Luar Negeri dari negara yang tergabung dalam G7 mengutuk tindakan Rusia di Selat Kerch. Pernyataan anggota G7 yang di dalamnya tergabung Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa, Jumat (30/12/2018) menyebutkan tidak ada alasan pembenaran apapun bagi Rusia untuk mengerahkan militer dengan menahan kapal dan personel angkatan laut Ukraina.
"Kami menyerukan kepada Rusia untuk melepaskan awak kapal yang ditahan dan menahan diri dari melanggar hukum melalui Selat Kerch," tulis anggota G7 melalui pernyataannya.
"Kami G7, sekali lagi menegaskan bahwa kami tidak, dan tidak akan pernah mengakui aneksasi ilegal Rusia di semenanjung Krimea, dan kami menegaskan kembali dukungan kami yang tak tergoyahkan untuk kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina."
Sementara itu, Direktur Politik Kementerian Luar Negeri Ukraina, Olexiy Makeyev, mengutip Al Jazeera menyebutkan mereka membela diri "dari agresi Rusia".
"Kami mengandalkan dukungan dari mitra Amerika kami dan kami mendapat dukungan penuh Uni Eropa," katanya.
Ukraina cari dukungan global
Pernyataan G7 dikeluarkan sehari setelah Presiden AS Donald Trump membatalkan pertemuannya dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dia mengatakan pembicaraan G20 tidak bisa dilakukan sementara pelaut Ukraina masih dalam tahanan.
Rusia pada Minggu lalu memblokade tiga kapal militer Ukraina yang melewati Selat Kerch dalam perjalanan mereka dari Laut Hitam ke Laut Azov, perairan internal kedua negara.
Konfrontasi meningkat setelah Rusia merebut tiga kapal dan menangkap 24 awak kapal Ukraina, yang kemudian ditahan selama 60 hari dan menjalani persidangan di Moskow. Ukraina menyebutkan para tahanan tersebut adalah "tawanan perang" Rusia.
Sementara Rusia bersikeras bahwa pelaut Ukraina telah masuk secara ilegal ke perairan Rusia. Putin bahkan menyebutkan penjaga perbatasan Rusia berkewajiban menyita kapal tersebut sesuai tugas militer yang diemban.
Insiden ini menyebabkan Ukraina memberlakukan darurat militer di 10 dari 27 wilayahnya selama 30 hari. Tindakan ini diambil untuk mengantisipasi invasi Rusia.
Presiden Ukraina, Petro Poroshenko kepada penyiar Sky News, Jumat (30/11/2018) kemarin mengatakan, keputusan Trump untuk membatalkan pembicaraan yang telah dijadwalkan dengan Putin merupakan bukti sikap AS berpihak pada Ukraina.
"Setelah serangan kimia di Inggris, setelah serangan teror pada MH17, setelah agresi Rusia di timur negara saya, setelah Suriah, setelah semua tindakan katastrofik ini, Putin dalam isolasi," kata Petro.
Pria Rusia Dilarang Masuk Ukraina
Ukraina mulai melarang pria warga negara Rusia berusia 16 hingga 60 tahun memasuki negara tersebut sejak Jumat. Andriy Demchenko selaku juru bicara layanan perbatasan Ukraina mengatakan kebijakan tersebut bukan "blanket ban."
"Pemeriksaan terhadap warga Rusia di perbatasan akan lebih diperketat dan kunjungan mereka sebelumnya ke Ukraina akan diselidiki," kata Andriy seperti dilansir Al Jazeera. Dia menambahkan keputusan tersebut diambil setelah meneliti kasus per kasus, dengan pengecualian yang diperlukan.
"Pengecualian dapat diterapkan pada individu dengan status diplomatik, personel transportasi, orang dengan tempat tinggal sementara atau permanen di Ukraina, dan mereka yang datang untuk tujuan kemanusiaan," katanya.
Poroshenko mengatakan langkah itu akan "mencegah Federasi Rusia membentuk detasemen tentara swasta" di Ukraina "mirip dengan operasi yang mereka coba lakukan pada 2014".
Ukraina meyakini adanya keterlibatan warga dan tentara Rusia dalam aksi pemberontakan yang didukung Moskow pada 2014 lalu. Mereka merebut bagian Donetsk dan wilayah Luhansk, Ukraina, serta mendeklarasikan kemerdekaan dari Kiev.
Ukraina juga menggelar latihan militer di Laut Azov sebagai upaya menangkis pendaratan Rusia di pantai.
Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, Jumat (30/11/2018) mengatakan, bahwa Moskow tidak akan menerapkan larangan perjalanan serupa pada Ukraina karena akan "tidak rasional".
Dia justru menuding Poroshenko menggunakan darurat militer sebagai cara "mendongkrak elektabilitasnya yang kian jatuh" dalam upaya mendapatkan poin selama "gelombang Russophobic terbaru."
Sebagai catatan, konflik di timur Ukraina telah menewaskan lebih dari 10 ribu orang, termasuk warga sipil.[]
