Pihak DKP juga telah berupaya untuk menawarkan kepada pihak ketiga, untuk disewakan termasuk pemilik resort dan pengusaha transportasi laut, namun hingga saat ini belum ada kepastian, dan termasuk diwacanakan untuk dijadikan transportasi laut antar Kabupaten.
"Sudah berupaya kita menawarkan supaya dapat dikelolah pihak swasta, namun hingga saat ini belum ada jawaban, juga ditawarkan kepada pihak Dinasa Perhubungan, supaya kapal itu dijadikan transportasi laut antar Kabupaten", imbuhnya.
Selama parkir di pelabuhan nelayan itu, kapal bantuan KKP RI tersebut, biaya perawatan dan penjagaan dibebankan kepada pihak DKP RI, meskipun tidak mendapat dukungan anggaran dari APBK setempat.
Asset Negara yang menjadi tontonan dan belum dioperasikan tersebut, mendapat kecaman dari Adi Warsah, Ketum LSM Lembaga Simeulue Center (LSC), Jumat (17/02/2017).
"Kapal bantuan secanggih itu belum di operasikan setelah diterima dari KKP RI, seharusnya eksekutif dan legislatif harus memprioritaskan terhadapat fasilitas itu, apalagi diperuntukan untuk transportasi pulau-pulau kecil," katanya.
