HABADAILY.COM - Kalangan DPRK Simeulue berang melihat sikap tim Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditugaskan mengusut dugaan ijazah palsu pada sejumlah PNS di sejumlah instansi di kabupaten setempat. Meski sudah menghabiskan sejumlah anggaran daerah untuk tugas ini, namun hingga kini data temuan mereka tak kunjung ada.
Kegeramaan anggota DPRK tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Ketua Tim APIP dengan di gedung dewan setempat, Rabu 13 Juli 2016. Dalam RDP tersebut Ketua APIP, Hanifiah tidak dapat menunjukkan data temuannya.
Bahkan dalam memberikan keterangan Hanifiah terkesan berbelit-belit dengan menyebut bahwa data temuan tim APIP semuanya sudah diserahkan kepada Selretris Daerah (Sekda) Simeulue, Naskah Bin Kamar. Jawaban Hanafiah itu membuat Aryauddin seorang anggota DPRK berang.
"Ini aneh, Ketua Tim APIP kemarin anda menemui saya, mengatakan sudah ada data sama dia namun masih rahasia, hari ini Anda mengatakan tidak ada data, jangan berbelit-belitlah. Anada sepertinya buang badan atas kasus ini, padahal tim ini dibentuk resmi dan menggunakan anggaran yang kita setujui," kata Aryaudin sambil menatap tajam kearah Hanafiah.
Sejumlah anggota dewan lainnya juga mempertanyakan informasi ijazah palsu kepada Hanafiah karena sebelumnya disebutkan telah ada penelusuran ke sejumlah asal muasal ijazah palsu, namun hingga digelar RDP tidak ada bukti nyata meskipun telah dua tahun tim APIP melaksanakan tugasnya.
"Sudah dua tahun bekerja, dan telah menyerap anggaran Rp 70 juta, tapi apa hasilnya, buktinya hari ini saja tidak ada data yang bisa disampaikan saudara Hanafiah," kata Azhar Agur, Politisi Nasdem.
Sedangkan Irawan Rudiono anggota dewan lainya meminta kepada tim APIP tidak hanya menelusuri persoalan ijazah palsu milik pegawai tetapi juga harus menanggapi sejumlah Kades dan Calon Kades, yang memiliki ijazah paket C dan B, yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan asal muasalnya.
Karena tidak mendapat bukti data akurat penyelesaian kasus ijazah palsu dalam RDP antara 12 anggota dewan dan Ketua Tim APIP tersebut, sehingga Pimpinan RDP Hasdian Sarmadiah Yasin agar RDP tersebut akan kembali dilanjutkan di hari mendatang dengan memanggil Sekda Simeulue.
"Saya simpulannya akan dilakukan RDP ulang dengan menghadirkan seluruh tim APIP termasuk Sekda, kemudian kita akan bentuk tim pansus khusus terhadap kasus ijazah palsu ini. Soal waktunya nanti kami beritahukan,” kata Hasdian Sarmadiah Yasin sambil menutup RDP.
Sementara Hanafiah yang ditemui Habadaily.com, sesaat setelah menghadiri RDP mengaku tidak dapat menghadirkan seluruh tim APIP lainnya, disebakan dalam undangan untuk RDP itu ditujukan kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Simeulue, bukan kepada Ketua APIP.
Sebagai ketua Tim APIP, katanya, telah menggerakan tim APIP melakukan penelusuran, namun hasilnya, hingga saat ini belum diterima data tersebut, namun timnya telah menyerahkan data hasil penelusuran sudah ada ditangan Sekda Drs Naskah Bin Kamar, selaku penanggungjawab APIP.
Sebelumnya dalam RDP Hanafiah sempat memaparkan ada 70 hingga 90 PNS di Simeulue yang menggunakan ijazah palsu, namun informasi disampaikan hanya lisan saja. “Saya ada dikasih tau secara lisan, hasil penelususran ijazah palsu oleh tim APIP kita, kurang dari 100 orang atau lebih dari 90 orang pegawai yang menggunakan ijazah palsu," ujar Hanafiah.
Dalam RDP tersebut, Hanafiah juga menegaskan dan membantah isu maupun informasi, terkait polemik ijazah sarjana milik Raduin, Kadisdik Simeulue atas laporkan LSM lokal yang menyatakan ijazah sarjana bersangkutan adalah palsu.
"Saya sendiri yang langsung turun ke perguruan tinggi asal ijazah sarjana pak Raduin, setelah mendapat pengaduan dari LSM, disana semua bukti lengkap dan tidak palsu, ijazah pak Raduin, itu ijazahnya asli," papar Hanafiah dalam RDP yang berlangsung lebih dari 1 jam. [jp]
