Berdasarkan koreksi Mendagri dan temuan-temuan BPK di tahun sebelumnya, Pemerintah Aceh harus lebih hati-hati dan memperhitungkan pengalokasian anggaran untuk belanja-belanja tersebut. Dari itu, tambah Hafidh, MaTA mendesak Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran yang diprioritaskan untuk membangun serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan masyarakat.
Mengevaluasi penerima hibah dan bansos serta mengurangi alokasi anggarannya secara signifikan mengingat belanja hibah dan bansos Aceh selalu menjadi temuan dalam Audit BPK dalam beberapa tahun terakhir, di samping berindikasi kuat hanya diterima oleh kelompok-kelompok yang memiliki akses/ hubungan dengan pengambil kebijakan.
“Pemerintah Aceh harus mengurangi secara signifikan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta harus menghapus biaya perjalanan luar negeri sebagaimana rekomendasi dari hasil evaluasi Mendagri,” demikian Hafidh.[]
