HABADAILY.COM - Masyarat Transparansi Aceh (MaTA) memiliki alasan tersendiri mengapa pihaknya meminta Pemerintah Aceh mengevaluasi kembali APBA 2016. Salah satunya terkait temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (APBK) pada pengeloaan APBA tahun-tahun sebelumnya.
BACA : MaTA Minta APBA 2016 Kembali Dievaluasi
Berdasarkan catatan MaTA, hasil audit pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Hasil Pengauditan (LHP) Pemerintah Aceh, banyak kepatuhan yang tidak dijalankan sesuai perundang-undangan. Misalnya, pada tahun 2014 didapati pengalokasian anggaran untuk belanja-belanja yang tidak dapat dipertanggungjawakan.
Antara lain, dana belanja penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai sebesar Rp 1,9 miliar, belanja hibah Rp 62,3 miliar dan bantuan sosial Rp 32,2 miliar 25.863.000, serta kelebihan belanja perjalanan dinas Rp 3 miliar.
“Temuan BPK ini merupakan bagian dari merugikan keuangan negara, walaupun hingga saat ini belum diusut penegak hukum,” ujar Koordinator Bidang Advokasi Anggaran dan Kebijakan Publik, MaTA , Hafidh kepada Habadaily.com, Rabu (24/02/2016).
