HABADAILY.COM – Mencuatnya sejumlah kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Aceh, mendesak atensi pemerintah agar segera mengupayakan langkah antisipatif.
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh menyatakan bakal terus berkolaborasi dengan BP3MI Aceh untuk menangani kasus TPPO.
Baca Juga: Lagi, Anak Aceh Nyaris Jadi Korban TPPO di Jakarta
"Kami terus bekerja sama dengan BP3MI Aceh dalam memberikan advokasi terkait bahaya perdagangan manusia serta menyosialisasikan pentingnya bekerja secara prosedural dan aman di luar negeri," ujar Kepala Disnakermobduk Aceh, Akmil Husen, Jumat (17/1/2025).
Baca Juga: Warga Aceh Korban TPPO di Malaysia Berhasil Dipulangkan
Dinas tersebut juga bakal fokus meningkatkan keterampilan masyarakat, menurutnya hal ini untuk mengurangi ketergantungan pada migrasi ilegal.
Pihaknya menyediakan pelatihan keterampilan untuk membantu masyarakat membuka usaha atau bekerja secara mandiri, sehingga mereka dapat menciptakan lapangan kerja baru tanpa harus keluar negeri.
"Kami juga menyelenggarakan pelatihan dan pemagangan agar mereka dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan baik di dalam maupun luar Aceh," ujarnya.
Disnakermobduk Aceh juga memfasilitasi akses ke perusahaan-perusahaan yang memenuhi standar ketenagakerjaan yang sehat dan legal.
Akmil berharap langkah-langkah ini dapat mengurangi angka TPPO di Aceh sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, sehingga mereka tidak mudah terjerat dalam sindikat perdagangan manusia.
“Kami berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari ancaman TPPO, serta menciptakan masa depan yang lebih aman dan sejahtera bagi generasi muda Aceh,” ujarnya. []
