HABADAILY.COM—Gerakan Aliansi Masyarakat Bireuen (GAMB) berdemo di sejumlah lokasi, Kamis (12/12/2024), termasuk di Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen. Dalam aksinya, massa ikut membeberkan dugaan keperpihakan lembaga penyelenggara Pemilu itu terhadap Paslon tertentu dalam Pilkada Bireuen 2024.
Dalam orasi yang disampaikan bergiliran, massa GAMB menyuarakan kekecewaannya atas kinerja KIP yang ditengarai sebagai biang kekacauan dalam Pilkada Bireuen 2024. “Dalam setiap tahapan Pilkada, penyelenggara terindikasi berpihak kepada salah satu Paslon,” sebut Tuih Alkhair, Koordinator GAMB.
Tuis Alkhair menyebutkan, kecurangan terlihat jelas dalam berbagai tahapan Pilkada Bireuen, termasuk insiden saat debat publik kedua yang dilaksanakan KIP Bireuen di Wisma Bireuen Jaya. “Mereka terang-tarangan melakukan kecurangan,” ujarnya.
Saat debat publik tersebut, lanjut dia, moderator menukar pertanyaan untuk salah satu Paslon. “Ini adalah pelanggaran serius. Selaku penyelenggara, KIP harus bertanggung jawab karena keberpihakan ini telah mencederai proses demokrasi di Bireuen,” kata Tuih.
Dalam orasinya, Koordinator GAMB juga menyoroti praktik politik uang yang dilakukan salah satu Paslon dalam meraih suara pemilih. “Tindakan ini sebagai upaya untuk mengelabui rakyat demi meraih kekuasaan dengan cara melanggar hukum,” tegas Tuih.
Dia juga menantang Paslon tertentu untuk bersaing secara fair dalam Pilkada Bireuen. “Kalau memang kandidat itu hebat, bersainglah secara sehat! Jangan merusak integritas rakyat dengan memainkan politik uang,” seru Tuih dengan nada tinggi yang disambut sorakan massa.
Dalam aksi tersebut, seorang orator dari kalangan ulama dayah menyatakan politik uang sudah menjadi budaya buruk yang merusak demokrasi di Kabupaten Bireuen sejak Pilkada 2017. “Jika aparat penegak hukum tidak serius mengusut politik uang ini, Kabupaten Bireuen ke depan akan menjadi kerajaan. Hanya yang punya uang yang bisa menjadi pemimpin,” ujar pimpinan dayah ini prihatin.
Orator lainnya, Fadhil Juang, menuding bahwa KIP terjebak dalam kepentingan kelompok politik tertentu. Menurutnya, jika hal ini terus dibiarkan, maka proses demokrasi di Bireuen akan hancur.
Dia menilai, KIP Bireuen hanya diam dan menonton atas berbagai dugaan pelanggaran dalam Pilkada Bireuen 2024. Bahkan, tudingnya, penyelenggara Pemilu menjadi biang kekacauan proses pesta demokrasi tersebut.
Sementara Ketua KIP Bireuen Saiful Hadi menjelaskan, posisi KIP sebagai penyelenggara dan Panwaslih juga sebagai penyelenggara. “Satu lagi selaku penyelenggara yaitu DKPP,” katanya.
Dia mengakui bahwa pihaknya sudah mendengar seperti yang disampaikan para pendemo mengenai money politics. “Sekarang ini penanganan kasus tersebut sedang dalam proses,” sebut Saiful Hadi.
Dikatakannya, proses hukum perkara tersebut sepenuhnya tanggung jawab Gakkumdu. “Di situ ada kepolisian, kejaksaan dan panwaslih. Sementara posisi KIP sebagai penyelenggara teknis,” katanya.
Saiful Hadi juga menjelaskan, sampai saat ini proses rekapitulasi perolehan suara berjalan dengan baik. “Jika ada hal-hal yang dianggap tidak pantas, silakan lapor ke Mahkamah Konstitusi dan DKPP, karena saya dengar bahwa penyelenggara juga bermain. Silakan cari bukti-bukti dan buktikan ke DKPP. Artinya, kami tidak menutup diri dengan proses-proses ini,” imbuh Ketua KIP Bireuen.
Selain di Kantor KIP Bireuen, massa GAMB juga berdemo di Mapolres Bireuen, Kantor Panwaslih, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen. Dalam setiap aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, terutama permintaan proses hukum terhadap pelaku utama politik uang di Pilkada Bireuen yang telah merampas hak demokrasi rakyat.[]
