HABADAILY.COM—Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, isu money politic atau politik uang semakin mencuat di Kabupaten Bireuen. Padahal, tindakan tersebut merupakan salah satu musuh utama dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.
Menanggapi kondisi tersebut, H Ruslan Daud (HRD) terus mengajak masyarakat untuk melawan dan menangkap pelaku money politic. Bahkan, Anggota Komisi V DPR RI ini berjanji akan memberikan tiket umrah atau uang hingga Rp50 juta kepada warga yang mau menangkap pelaku dan menjadi saksi kasus money politik di Kabupaten Bireuen.
“Sayembara Rp50 juta atau tiket umrah bagi masyarakat yang berani menangkap dan berani menjadi saksi pelaku politik kotor ini, sebagai bentuk seruan untuk menjaga integritas pesta demokrasi di Bireuen,” sebut Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Murdani Yusuf – Abdul Muhaimin (Mu'Min) ini.
Hal itu ditegaskan HRD saat dirinya bersama Pasangan Mu'Min bersilaturrahmi dengan seribuan relawan, para kader, simpatisan dan Tim Mu'Min di Kecamatan Jeunieb, Simpang Mamplam, dan Kecamatan Samalanga, Senin (28/10/2024).
HRD menyebutkan, seseorang yang terbukti melakukan politik uang dapat dijerat dengan hukum pidana. Hal itu disebutkan dalam Pasal 187A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Pelaku money politic terancam pidana penjara tiga tahun atau minimal 36 bulan hingga maksimal 72 bulan,” katanya.
Karena itu, HRD berani mengambil langkah inovatif dengan membuka sayembara berhadiah Rp50 juta atau tiket umrah bagi siapa pun yang dapat menangkap pelaku praktik politik uang.
HRD sangat menyayangkan kondisi Bireuen saat ini. Kesejahteraan belum memihak kepada masyarakat. Petani dan nelayan cukup sulit untuk memperoleh pendapatan, untuk membeli beras atau bahan pokok saja sangat sulit. “Bireuen harus bangkit, Bireuen harus berbenah, Bireuen harus kita perjuangkan untuk keadilan dan perubahan, Bireuen bukan milik kelompok atau perseorangan,” ujarnya.
“Ini demi masa depan Bireuen yang lebih baik dan untuk menghilangkan lebel Bireuen sebagai kota seratus ribu. Jangan biarkan politik kotor menghancurkan harapan masyarakat Bireuen, siapa pun yang layak bisa menjadi pemimpin dan membawa kemajuan bagi masyarakat Bireuen dan nilai-nilai yang islami," sambung H Ruslan penuh keyakinan.
Dia mengingatkan, calon pemimpin yang hanya mengandalkan uang adalah calon pemimpin yang tidak percaya diri dan tidak memiliki ide serta gagasan yang jelas. “Mereka hanya bisa membeli suara rakyat untuk memperoleh jabatan di atas penderitaan rakyat,” katanya.
HRD mengajak warga Bireuen untuk menjadi penjaga demokrasi, melaporkan siapa pun yang mencoba mencemari pemilihan dengan praktik curang. Ajakan tersebut mendapat aplus dari seribuan warga yang hadir.
Karena itu, masyarakat memiliki kekuatan untuk mengawal proses demokrasi bersih di Kabupaten Bireuen. Mereka berharap, tindakan tegas ini dapat mendorong kesadaran seluruh warga akan pentingnya demokrasi yang bersih dan terbuka.
Tokoh penggerak pembangunan infrastruktur Aceh ini secara khusus juga mengajak para penyelanggara Pilkada (KIP dan Panwaslih), serta peran para ulama, pimpinan dayah, pimpinan balai-balai pengajian, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk selalu mengajak masyarakat Bireuen menolak dan melawan politik uang yang jelas-jelas dilarang Islam.
"Jangan menjual suara dan harga diri kita 100 atau 200 ribu untuk lima tahun, tetapi berikanlah suara kita kepada calon pemimpin yang bisa menghargai diri kita dan bisa mendatangkan kemaslahatan untuk kita ke depan," pungkas HRD.[]
