HABADAILY.COM - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menekankan arti penting keberadaan regulasi yang adil dalam menghadapi disrupsi digital yang terjadi di industri media.
Lewat Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (“Publisher Rights”), Pemerintah berupaya menmberikan jaminan atas keadilan ekonomi dalam distribusi konten di platform digital.
“Kita menyaksikan ada hubungan yang asimetris antara publisher atau content creator dengan perusahaan platform digital. Dengan banyak dan beragamnya potensi ekonomi yang dihasilkan, tantangan yang dihadapi oleh konten kreator makin variatif, makin beragam, salah satunya adalah hak kekayaan intelektual,” jelasnya dalam Webinar Nasional Hak Kekayaan Intelektual dan Publisher Rights dalam Menavigasi Masa Depan Media dan Konten Kreator dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (30/09/2024).
Menurut Nezar, disrupsi digital telah mengubah lanskap media secara signifikan. Platform digital yang semakin dominan telah mengubah cara konsumsi informasi masyarakat dan berdampak pada model bisnis perusahaan pers.
“Platform digital memiliki kemampuan untuk melakukan distribusi konten sesuai minat audiens sehingga menghasilkan jangkauan yang luas. Tapi penambahan jumlah audiens, dalam praktik layanan platform itu, tidak serta merta meningkatkan pendapatan bisnis perusahaan pers," tuturnya.
