"Kita sangat mendukung rencana kolaborasi ini karena searah dengan tujuan kita sejak dulu untuk mengembangkan ekowisata. Potensi yang kita miliki sangat besar, seperti di Simpang Jernih dan Serbajadi. Ada gajah jinak di CRU Bunin, wisata air Sungai Lokop yang bisa digunakan untuk rafting dan tubing, kawasan Sumatera Rhino Sanctuary (SRS) yang masih dalam tahap pembangunan, beberapa spot air terjun dan lain sebagainya,” kata Darmawan Ali.
Pemkab Aceh Timur saat ini, tambahnya, juga sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) dan revisi tata ruang. Kemudian juga Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sehingga akan mudah dilakukan sinkronisasi dengan rencana pengembangan ekowisata.
Sedangkan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Aceh Timur, Syahril mengakui, penyusunan pengembangan ekowisata sudah disusun sejak tahun 2015. Targetnya, di tahun 2025 akan ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) atau Qanun.
"Salah satunya Lokop, yang menjadi bagian rencana kita untuk pengembangan ekowisata yang sudah kita mulai sejak tahun 2015. Kita menargetkan tahun 2025 akan menjadi Perda. Baik dari ekowisata di pesisir, Kawasan Ekosistem Leuser, dan kawasan lain yang memikat daya tarik wisatawan luar," sebutnya.
Dalam mendukung Qanun yang bermanfaat bagi masyarakat setempat, Pemerintah telah beberapa kali membuat pelatihan tentang pengembangan ekowisata, seperti mendatangkan pemateri dari Desa yang sudah sukses mengembangkan Ekowisata di wilayahnya.
"Kita terus berupaya agar pengembangan ekowisata ini sinkron dengan dukungan masyarakat terkait pengembangan wisata-wisata yang memiliki value tinggi. Kami menyambut baik rencana yang luar biasa ini dan kami juga siap mewujudkan komitmen yang menjadi poin pembahasan dalam pertemuan ini," pungkas Syahril. []
