"Berdasarkan hasil konsultasi dengan BPK RI yang saat itu juga dihadiri oleh Pak Amiruddin dalam kapasitas sebagai Sekda dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK), kita meminta Pemko Banda Aceh untuk dapat fokus menyelesaikan utang. Dengan membuat roadmap (peta jalan) penyelesaian utang beserta timeline yang nantinya disepakati bersama antara Pj Walikota dan pimpinan DPRK," jelas Farid.
Ditambahkan Farid bahwa, dalam Rapat Paripurna DPRK Banda Aceh tanggal 3 Juli 2023 saat pengesahan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Banda Aceh Tahun 2022, DPRK secara kelembagaan juga sudah merekomendasikan agar Pemko segera menyelesaikan utang dengan menindaklanjuti berbagai rekomendasi BPK RI yang sudah disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tahun 2022.
"Semoga dengan kapasitas dan kapabilitas Pj Wali kota Amiruddin, kita di DPRK berkomitmen untuk bersinergi menyelesaikan persoalan keuangan dan masalah lainnya secara bertahap, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan normal kembali," tutur Farid.
Sementara itu Pj Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin juga mengajak para stakeholder pemerintahan dan DPRK untuk sama-sama menjalankan amanah tersebut. Ia juga terus meminta saran dan masukan dari legislatif selaku yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah kota. Karena masukan dan saran itu menurutnya bisa menjadi evaluasi dan motivasi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Banda Aceh.
"Saya yakin anggota dewan memiliki banyak pengalaman di Partai Politik maupun dengan masyarakat. Dimana pengalaman ini menjadi bahan masukan bagi kami untuk menjalankan amanah ini," katanya.
