Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, mengatakan bahwa penyampaian LKPJ Kepala Daerah merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah.
Menurutnya, Pemerintah Kota Banda Aceh menyadari bahwa selama proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan selama periode tahun 2021, selain memperoleh keberhasilan juga masih ditemui kendala dan kelemahan yang berpengaruh dalam pencapaian program yang telah ditetapkan.
“Namun, Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya secara maksimal untuk meningkatkan kinerja para aparatur pemerintah, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di kota ini senantiasa berhadapan dengan dinamika. Sehubungan dengan itu juga diperlukan kerja keras kita bersama,” kata Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman pada rapat paripurna penyampaian dan penyerahan dokumen Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2021 kepada DPRK Banda Aceh, Rabu (20/04/2022).
Ketua DPRK Banda Aceh dalam sambutanya menyampaikan, LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2021 merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan pemerintahan, untuk secara transparan dan akuntabel menyampaikan informasi atas hasil penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021, yang telah disepakati dan disetujui bersama dalam APBK Tahun Anggaran 2021.
Selanjutnya tambah Farid, secara yuridis formal, kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan LKPJ ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
