HAkA dan Forum LSM Desak Putusan PT Kallista Alam Diambil Alih MA

Habadaily | Hukum - October 13, 2021 - 00:02
[Dok. Auriga Nusantara] Ekosistem gambut Rawa Tripa, Kab. Nagan Raya, Aceh, yang terbakar dan dikonversi menjadi kebun sawit oleh PT Kallista Alam.
HABADAILY.COM | 

HABADAILY.COM - Forum LSM Aceh dan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) menyampaikan petisi melalui laman change.org yang menuntut agar eksekusi terhadap perusahaan kelapa sawit PT. Kallista Alam segera diambil alih oleh Mahkamah Agung (MA).

Petisi itu disampaikan sebab Pengadilan Negeri Suka Makmue sebagai lembaga yang berwenang menangani eksekusi itu terkesan lamban menjalankan kewenangannya.

Forum LSM Aceh sebagai salah satu penggagas petisi menyebutkan, saat ini sama sekali tidak ada  ganjalan hukum apapun yang dapat menghalangi eksekusi itu.  Proses eksekusi seharusnya sudah bisa dilakukan sejak empat tahun lalu.

“Tapi selalu tertunda sebab PN Suka Makmue ragu menjalankannya. Padahal Ketua PN Suka Makmue sudah mengambil sumpah tim penilai aseet (appraisal) yang bertugas menghitung nilai asset perusahaan yang akan dieksekusi,” ujar Sekjen Forum LSM Aceh Sudirman Hasan saat konferensi pers Selasa 12 Oktober 2021 di Leuser Conservation Training Centre (LCTC).

Ia mengatakan, Ketua PN Suka Makmue enggan menugaskan juru sita mendampingi tim appraisal di lapangan, sehingga proses appraisal selalu gagal. Kegagalan itu menurutnya yang membuat eksekusi tidak berjalan sampai saat ini.

Sehubungan dengan sikap PN Suka Makmue itu, Forum LSM Aceh dan Yayasan HAkA  lantas menggagas petisi yang menuntut agar MA mengambil alih kewenangan eksekusi itu. Pengambil alihan itu, menurut Sudirman Hasan, sah menurut hukum.

Sebelumnya Forum LSM Aceh telah  melakukan analisis mendalam terkait pengambilalihan kewenangan itu dalam sebuah expert meeting yang  berlangsung di Hotel Kyriad, Banda Aceh 16 September lalu.

Pakar hukum yang hadir, antara lain,  akademisi dari Universitas Syiah Kuala, seperti Dekan Fakultas Hukum Dr. M. Gaussyah SH. MH., dosen senior Dr. Yanis Rinaldi, SH, MHum, dan Rismawati SH, MHum.

Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Sugeng Riyono SH,M.Hum, juga turut hadir. Beliau juga adalah salah satu hakim yang menjadi anggota Pokja Lingkungan di MA. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tampak hadir Direktur Penanganan Sengketa Jasmin Ragil Utomo.

Semua pakar, termasuk Sugeng Riyono, sepakat kalau eksekusi putusan terhadap PT. Kallista Alam harus dilaksanakan. Sayangnya, PN Suka Makmue sebagai pihak yang berwenang, enggan menjalankan tugasnya dengan alasan belum ada tata hukum atau standar operating procedure (SoP) yang mengatur eksekusi putusan untuk kasus lingkungan seperti yang terjadi di Nagan Raya itu. Hal ini yang membuat ketua PN Suka Makmue gamang dalam menjalankan tugasnya.

Hakim Sugeng Riyono selaku anggota Pokja Lingkungan MA mengakui kalau eksekusi terhadap PT. Kallista Alam itu tidak semudah eksekusi kasus lainnya.

“Memang benar ada kekosongan hukum di sana  sehingga ini yang membuat Ketua PN Suka Makmue tidak mau berspekulasi memerintahkan juru sita  melakukan eksekusi di lapangan. Tapi kekosongan hukum ini seharusnya bisa diatasi melalui proses Judicial activism, yakni semacam terobosan hukum untuk mengisi kekopsongan yang ada. Judicial activism ini sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan,” kata Sugeng Riyono.

Masalahnya,  Ketua PN Suka Makmue tidak berani melakukan langkah terobosan hukum ini. Hal ini yang membuat Forum LSM Aceh dan kelompok pecinta lingkungan di Aceh berharap agar MA mengambilalih kewenangan itu dan segara melakukan eksekusi agar kasus yang membelit  PT Kallista Alam cepat selesai.(*)

Share: