HABADAILY.COM – Anggota DPRA dari Fraksi Partai Nanggroe Aceh, Falevi Kirani menilai permintaan maaf Gubernur Aceh, Nova Iriansyah soal batalnya pembangunan rumah dhuafa, bukanlah solusi.
Diketahui sebelumnya, Nova Iriansyah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat calon penerima rumah dhuafa. Permohonan maaf yang disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, itu terkait batalnya pembangunan rumah dhuafa karena DPRA tidak menyetujui APBA Perubahan 2021.
Menurut MTA, selain anggaran untuk rumah dhuafa, anggaran insentif mukim, camat dan tenaga kesehatan juga tidak bisa direalisasikan karena tidak adanya APBA-P.
"Pak Nova minta maaf, seolah - olah dia sangat peduli pada nasib rakyat miskin. Faktanya Tiap tahun ada saja pencoretan atau pembatalan rumah dhuafa. Selain itu usulan pembangunan rumah dhuafa juga tidak pernah sesuai dengan target RPJM, yaitu 6.000 unit pertahun," sebut Ketua Komisi V DPRA itu.
Falevi merincikan, Tahun 2018 misalnya, dari 4200 unit rumah dhuafa yang telah dianggarkan dalam APBA, semuanya dibatalkan gubernur dengan tidak menerbitkan Pergub Hibah setelah mantan gubernur sebelumnya, Irwandi ditangkap KPK.
Sementara tahun 2019 dari 5.987 unit yang dianggarkan dalam APBA, hanya 4.076 unit yang dibangun. Artinya ada 1.800 unit lebih yang juga dibatalkan pembangunannya. Pada tahun 2020 hanya dibangun 4.040 unit dari seharusnya 6.000 unit. Yang paling parah menurutnya terjadi pada tahun 2021.
"Tak satu unitpun rumah dhuafa dianggarkan oleh Pemerintah Aceh dalam APBA. Kalaupun ada 780 unit yang sudah dan sedang dibangun oleh Dinas Perkim, itu semua usulan Pokir DPRA. Itu belum termasuk 1.100 unit rumah dhuafa di Baitul Mal yang 3 tahun berturut-turut dibatalkan,” jelasnya.
Menurur Falevi, fakta tadi menunjukkan Nova belum mampu memenuhi kebutuhan rumah bagi kaum dhuafa, Karena pembangunan 30.000 unit rumah dhuafa selama 5 tahun merupakan janji kampanye Irwandi - Nova yang telah ditetapkan dalam RPJMA 2017-2022.
Artinya, lanjut dia, setiap tahun Pemerintah Aceh berkewajiban membangun 6.000 unit rumah dhuafa. Namun itu tak pernah diwujudkan dalam arah kebijakan anggaran tahunan APBA.
“Malah ia lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan lain yang nilainya ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Padahal bukan program prioritas dalam RPJMA,” ujar Falevi.
Ia juga melanjutkan, "padahal jika Gubernur Nova komit pada janji kampanye dan target RPJMA terkait program pembangunan rumah dhuafa, harusnya ia sendiri yang pasang badan agar pembangunan 6.000 rumah dhuafa selalu masuk dalam APBA tiap tahunnya. Agar tidak ada pihak-pihak yang berani mengganggu eksistensi program tersebut. Ini yang terjadi malah ia sendiri yang mencoretnya.” (*)
