Ini Jalan Tengah yang Ditawarkan Tiyong untuk Akhiri Polemik Proyek Multiyears
Dalam hal ini ia menawarkan jalan tengah sebagai upaya mengakhiri polemik tersebut. “Biarkan DPRA membatalkan dulu MoU tersebut demi kebaikan bersama. Kemudian pihak eksekutif mengajukan lagi ke DPRA agar bisa dibahas bersama dalam APBA Perubahan atau APBA 2021,” katanya.
Setelah disepakati bersama, lanjut dia, baru kemudian dibuat MoU baru bersamaan dengan persetujuan KUA-PPAS. “Sehingga seluruh tahapan pengusulan anggaran proyek multiyears tersebut disesuaikan kembali dengan mekanisme yang berlaku,” papar Tiyong.
Selain itu, mengingat kondisi keuangan Aceh yang mengalami penurunan PAA dan pemangkasan dana transfer dari Pemerintah Pusat akibat dampak Covid-19, pihaknya juga menawarkan agar Pemerintah Aceh cukup membangun 5 atau 6 ruas jalan sesuai urutan prioritas dengan sistem penganggaran tahun jamak. Sementara pembangunan untuk ruas lain dilanjutkan dengan skema anggaran tahun tunggal sesuai dengan kondisi anggaran tahun berjalan.
“Jika dipaksakan 15 paket multiyears ini tetap dilaksanakan seluruhnya secara bersamaan, kita khawatir akan mengorbankan program prioritas lainnya seperti JKA, pembangunan rumah layak huni dan sebagainya. Mengingat pendapatan Aceh baik PAA maupun dana transfer akan berkurang drastis pada tahun 2021,” papar Tiyong.
Legislator asal Bireuen ini juga menawarkan, anggaran dari pembatalan sebagian paket multiyears proyek jalan tersebut agar dialihkan untuk menuntaskan pembangunan Rumah Sakit Regional yang ada di Takengon, Meulaboh, Langsa dan Tapak Tuan. “RS Regional ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat didaerah, terutama diwilayah Tengah dan Barsela,” katanya.
