Forum ini, kata Rahmat, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendali dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 117.
Kegiatan yang dilaksanakan selama enam hari ini bertujuan untuk mensingkronisasikan usulan dari musrenbang kecamatan dengan program yang ada di SKPD. “Di sinilah dimusyawarahkan antar SKPD agar tidak terjadi tumpang tindih antara SKPD yang ada di Kota Banda Aceh, juga sebagai sinkronisasi antar SKPD untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan yang saling mendukung untuk kesuksesan capaian target sasaran pembangunan di Kota,” jelasnya.[]
