Untuk mewujudkan program tersebut, Plt Gubernur akan membangun komunikasi khusus dengan Mendagri dan pimpinan DPRA. “Boleh kita nyatakan, bila ini terwujud ini adalah berkat kerjasama semuanya,” ujar dia.
Program KPBU yang digagas oleh Pemerintah Aceh itu disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Hal tersebut disampaikan oleh Perwakilan DPRA yang hadir, yakni Dahlan Jamaluddin.
“Apresiasi yang luar biasa, karena ini sudah cukup panjang perjalanannya dan saya kira sangat luar biasa. Bagi pemerintah ini merupakan kewajiban, karena kesehatan merupakan layanan dasar masyarakat,” ujar Dahlan.
Sementara itu, Project Manajer KPBU RSUDZA Armand Hermawan mengatakan ada dua babak dalam penyelesaian skema KPBU, yaitu penyiapan dan transaksi. Saat ini, kata dia, pihaknya sudah berada pada tahapan akhir dalam babak penyiapan. Selanjutnya, pihaknya akan memasuki tahapan transaksi.
Melalui skema KPBU tersebut, kata Hermawan, nantinya akan dilakukan sejumlah pengembangan layanan kesehatan di RSUDZA. Di antaranya, pengembangan 30 poliklinik layanan unggulan, penambahan 616 jumlah tempat tidur, 20 ruang operasi, unit HD, IGD, radiologi pusat, laboratorium pusat, layanan eksekutif serta gedung parkir.
Selain itu, kata Hermawan, program KPBU tersebut juga memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat, seperti meningkatnya akses layanan kesehatan. “Yang kedua adalah penurunan capital Flight, artinya selama ini banyak masyarakat Aceh yang berobat ke luar negeri,” ujar dia.
