Persoalan pembangunan jalan, kata Tgk. Muharuddin, terkendala akibat adanya aturan baru dari Kemendagri yang melarang provinsi untuk membangun jalan yang bersatus jalan kabupaten maupun kecamatan.
“Karena aturan ini, maka untuk dapat diaspal dengan menggunakan dana provinsi (Pemerintah Aceh) maka para warga diharapkan dapat membangun komunikasi dengan bupati Aceh Timur agar dapat dipayakan peningkatan status jalan menjadi jalan provinsi,” jelasnya.
Jika hal itu tidak dapat dilakukan, Tgk. Muharuddin menambahkan, diharapkan Pemkab Aceh Timur dapat mengalokasikan dana otonomi khusus untuk pembangunan jalan di Pante Labu.
“Saat saya masih menjabat sebagia ketua DPRA sebelumnya, kami sudah mengubah aturan dan mengembalikan pengelolaan bagi hasil mihas dan otsus sebesar 40 persen ke kabupaten/kota yang sebelumnya dikelola provinsi,” ungkap Tgk. Muharuddin yang dalam pertemuan itu juga memaparkan pencalonannya sebagai Caleg DPR-RI Partai NasDem daerah pemilihan Aceh 2 nomor urut 2.
“Untuk itu diharapkan persoalan pembangunan jalan ini dapat masuk ke dalam pembahasan Musrenbang Aceh Timur nantinya untuk diprogramkan pengaspalan jalan menggunakan dana otsus,” tambahnya.
