Gubernur Aceh menyatakan dukungan penuh dengan menginstruksikan jajarannya untuk bersikap terbuka dan kooperatif dalam menyediakan data yang akurat. Mualem berharap sinergi ini dapat meningkatkan kualitas penganggaran dan menghasilkan tata kelola keuangan yang berorientasi pada hasil.
"Sebagai tahap awal audit untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kesesuaian penggunaan APBD Aceh dengan standar akuntansi pemerintahan, serta sebagai sarana evaluasi tata kelola keuangan," kata Mualem.
Mualem menegaskan bahwa Pemerintah Aceh siap menyediakan informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu. Ia meyakini bahwa kehadiran BPK bukan sekadar pengawas, melainkan mitra evaluasi yang konstruktif.
Baca Juga: Sekda Aceh Kumpulkan 15 SKPA, Tindak Lanjuti Hasil Monev TKD 2026
