Menanggapi hal itu, H Ruslan M Daud mengatakan hunian layak dan berbagai bantuan pascabencana merupakan hak korban bencana yang disalurkan pemerintah pusat berdasarkan usulan dan pendataan dari pemerintah daerah.
“Jika pemerintah daerah tidak mengusulkan pembangunan hunian bagi korban, maka pemerintah pusat belum bisa merealisasikannya. Kondisi ini tentu merugikan masyarakat,” ujar Ruslan Daud.
Dalam kesempatan tersebut, Ruslan Daud juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum mulai membangun jembatan rangka baja pengganti jembatan gantung yang putus akibat banjir serta merencanakan pembangunan jalan aspal menuju Dusun Bivak.
Kunjungan itu juga diisi dengan buka puasa bersama warga, santunan anak yatim, serta penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat terdampak bencana.
