HABADAILY.COM - Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) membuat 210 instansi pemerintah terdampak.
Dari semua instansi terdampak itu, yang paling signifikan terjadi pada sistem pelayanan imigrasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Sebab, layanan imigrasi merupakan sistem yang intens dipakai oleh banyak orang, baik dari dalam maupun luar negeri.
Baca Juga: Serangan ke Pusat Data Nasional, Seberapa Berbahaya?
Kasus ini masih didalami oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta beberapa pihak yang terkait pengelolaan PDNS 2.
Namun, kasus serangan ransomware maupun kebocoran data juga pernah dialami oleh negara lain. Bahkan, dalam beberapa kasus, pejabat setempat mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab.
Baca Juga: SAFEnet: Terjadi Lonjakan Serangan Siber di Indonesia Awal 2024
Di Amerika Serikat, pemerintahan Obama mengungkapkan kasus pelanggaran data pada database Kantor Manajemen Personalia AS pada Juni 2015. Akibatnya, data nomor jaminan sosial 21,5 juta warga AS dicuri. Data lain yang dicuri termasuk data 19,7 juta orang yang telah menjalani pemeriksaan latar belakang pemerintah serta 1,8 juta lainnya, termasuk pasangan dan teman mereka.
Data sekitar 1,1 juta catatan sidik jari warga AS juga dicuri. Pelanggaran ini merupakan serangan siber terbesar yang menyerang sistem pemerintahan Amerika Serikat saat itu. Kepala Kantor Manajemen Personalia AS Katherine Archuleta mendapat kecaman dan mengundurkan diri pada Juli 2015 setelah pemeriksaan selama berminggu-minggu, dan setelah agensinya mengungkapkan bahwa pelanggaran data lebih buruk dari perkiraan banyak orang.
Contoh lainnya, pada 2015 di Jepang, sistem pensiun diretas sehingga mengekspos catatan pensiun dari 1,25 juta penggunanya. Menurut Japan Pension Service (JPS), catatan pensiun yang bocor mencakup informasi pribadi seperti ID pensiun, nama, alamat, dan tanggal lahir.
Insiden ini disebabkan oleh e-mail berisi lampiran berbahaya (malware) yang diakses dan dibuka oleh pegawai agensi tersebut. Presiden JPS Toichiro Mizushima meminta maaf dan mengundurkan diri setelah insiden ini menimbulkan kemarahan publik yang signifikan.
Sementara pengalaman di Swedia, kontroversi terjadi tahun 2015 ketika agen transportasi negara tersebut mengalihkan operasi TI-nya ke IBM Swedia. IBM secara keliru mengirimkan sejumlah data dalam bentuk teks kepada pemasar dan pekerja IBM yang belum diizinkan oleh aparat keamanan Swedia untuk melihat informasi rahasia.
Data sensitif berpotensi bocor ke kontraktor di Rumania dan Republik Ceko, serta negara-negara Eropa Timur lainnya. Skandal ini mencakup potensi pengungkapan catatan SIM Swedia dan informasi rahasia seperti data kendaraan militer.
Pada 2017, isu ini terungkap ke publik, dan dua pejabat senior pemerintah Swedia, yakni Menteri Dalam Negeri Anders Ygeman dan Menteri Infrastruktur Anna Johansson, akhirnya mengundurkan diri. []
Sumber: Kompas
