HABADAILY.COM - Rencana pemerintah untuk memotong gaji pekerja, termasuk karyawan swasta, guna menyisihkan dana bagi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah menimbulkan kontroversi luas.
Melansir Sindonews, Rabu (29/5/2024), banyak masyarakat yang kritis bahkan menolak kebijakan tersebut, menganggapnya merugikan para pekerja dan berpotensi menjadi sumber korupsi baru.
Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. PP ini disahkan pada 20 Mei 2024.
Dalam Pasal 14 peraturan tersebut dijelaskan bahwa simpanan peserta Tapera untuk pekerja dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Sementara, untuk pekerja mandiri atau freelancer, simpanan tersebut dibayarkan oleh mereka sendiri.
Pasal 15 PP 21/2024 menetapkan bahwa besaran simpanan Tapera adalah 3 persen dari gaji atau upah untuk pekerja, dan dari penghasilan untuk pekerja mandiri. Ayat 2 Pasal 15 mengatur bahwa simpanan pekerja yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja adalah sebesar 0,5 persen, sedangkan pekerja menanggung 2,5 persen. Untuk pekerja mandiri atau freelancer, seluruh simpanan ditanggung sendiri sesuai ketentuan pada ayat 3.
Respon negatif masyarakat terhadap kebijakan Tapera ini terpantau melalui komentar-komentar di media sosial. Akun Instagram SINDOnews, pada Selasa (28/5/2024), menjadi wadah bagi publik untuk menyuarakan kritiknya.
Kritik keras dari publik tersebut tampak sebagai ketidakpuasan dan kekhawatiran atas kebijakan yang dinilai tidak adil dan merugikan para pekerja, serta potensi risiko penyalahgunaan dana yang dikumpulkan.
"Apakah pemerintah butuh dana untuk pembangunan IKN yang anggarannya seret?" tulis pemilik akun @iq.b00sters. "Ini tanda-tanda pemerintah kehabisan duit," tambah @st_menan.[]
