HABADAILY.COM—Sejumlah petani di Kabupaten Bireuen mengaku terancam kehilangan lahan perkebunan mereka di Gampong Pinto Rimba, Kecamatan Peudada. Lahan tersebut disebut-sebut bekas HGU sebuah perusahaan perkebunan yang akan diambil-alih Bank Tanah atau Land Bank.
“Ada pihak-pihak yang akan merampas kebun kami dengan melibatkan oknum tertentu,” kata Asnawi, warga Kecamatan Juli, kepada media ini, Sabtu (21/1/2023). Dia mengaku memiliki lahan perkebunan di kawasan Seunubok, Gompong Pinto Rimba, Peudada.
Asnawi mengisahkan, tanah tersebut diperolehnya dengan cara ganti rugi kepada masyarakat setempat. “Sudah lima tahun lebih saya berkebun di sana. Tanaman di kebun saya ini sudah besar dan sudah ada hasil, seperti pisang dan pinang,” ungkapnya.
Karena itu, dia mengharapkan pihak berkepentingan tidak merampas kebun miliknya. “Ini tempat kami mencari rezeki sehari-hari, apalagi kondisi sekarang sedang peceklik. Jadi, jangan rampas lahan perkebunan kami,” harap Asnawi.
Hal senada disampaikan Muhammad, petani asal Kecamatan Makmur. Menurut dia, dirinya sudah lama bercocok tanam di Pinto Rimba. “Sekarang pinang di kebun itu sudah besar dan pisang juga sudah banyak yang kami panen,” paparnya.
Jika kebun tersebut tetap dirampas pihak lain, kata Muhammad, dirinya akan kehilangan mata pencaharian. “Hanya kebun di Pintu Rimba yang kami punya, kalau tetap dirampas, kemana lagi kami harus mencari rezeki,” tuturnya.
Muhammad mengharapkan pihak pemerintah memperhatikan nasib petani yang berkebun di Pintu Rimba. “Semoga pemerintah tidak sewenang-wenang mengambil-alih tempat kami bercocok tanam,” harapnya.
Sekdes Pinto Rimba Saifuddin mengatakan lahan perkebunan warga di kawasan Seunobok masih termasuk wilayah Gompong Pinto Rimba. “Lahan itu masih di gampong kami yang berbatasan dengan Cot Kruet Alue Kuta,” katanya.
Dia memastikan lahan tersebut milik masyarakat yang sudah bercocok tanam sejak 1980 sampai sekarang ini. Namun, lanjut dia, saat konflik Aceh memanas sekira tahun 1990 masyarakat tidak boleh lagi bercocok tanam karena faktor keamanan.
“Pasca perdamaian antara Pemerintah RI dan GAM, masyarakat sudah mulai bercocok tanam kembali,” sebut Saifuddin.
Terkait klaim atas lahan tersebut oleh sebuah perusahaan perkebunan, tegas Saifuddin, hal itu juga keliru. “Klaim kepemilikan HGU atas lahan tersebut dilakukan sepihak, tanpa diketahui masayarakat setempat,” katanya.
Dia menjelaskan, dalam memperoleh HGU pada 1999 perusahaan tersebut tidak pernah melibatkan perangkat desa atau tokoh masyarakat setempat. “Perusahaan tersebut juga tidak pernah melakukan kegiatan atau aktivitas apapun di atas tanah tersebut,” katanya.
Selain itu, kata Saifuddin, selama ini aktivitas perkebunan warga juga tidak ada yang melarang atau memberitahukan bahwa tanah tersebut milik perusahaan tertentu. “Jadi sangat aneh kalau sekarang tiba-tiba sudah diisukan bahwa tanah tersebut milik salah satu perusahaan,” katanya.
Menurut Sekdes Saifuddin, lahan yang digarap masyarakat bercocok tanam di kawasan itu mencapai 1.000 hektar. “Makanya kami mengharapkan pemerintah untuk bersikap arif dan bijaksana terhadap nasib masyarakat yang bercocok tanam di lahan tersebut,” harapnya.
Keuchik Pinto Rimba Zulkifli menambahkan, setahu dirinya lahan tersebut memang milik masyarakat. Karena itu, dirinya merasa heran kalau sekarang muncul klaim bahwa lahan perkebunan itu miliki perusahaan dan oknum tertentu. “Masyarakat sudah lama berkebun di lahan itu, jauh sebelum saya menjabat keuchik di sini,” katanya.
Diakui Keuchik Zulkifli, belakangan ini juga muncul oknum-oknum tertentu yang memaksanya menandatangani rekomendasi lahan tersebut sebagai milik pihak tertentu. “Tapi saya menolaknya, karena setahu saya lahan itu memang milik warga yang bercocok tanam di sana,” tegasnya.
Keuchik Zulkifli menambahkan, kemungkinan dalam beberapa hari ini Pemkab Bireuen akan menurunkan tim untuk meninjau langsung tanah tersebut. “Saya sangat mengharapkan tim tersebut berpihak kepada petani,” pungkasnya.[]
