Maraknya konflik manusia dengan satwa liar yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh sejak 10 tahun terkahir, terutama tiga tahun terakhir, mengetuk kepedulian Universitas Syiah Kuala (USK) untuk ikut terlibat menanggulangi persoalan tersebut.
Karena itu, akademisi USK terlibat langsung dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kriteria dan Penetapan Kejadian Bencana Luar Biasa Akibat Konflik Manusia dan Satwa Liar. “Ini bagian dari Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk (PKMBP),” kata Kurniawan SH LLM yang mengetuai PKMBP tersebut, Senin (25/7).
Turut mendampingi Kurniawan dua anggota tim yakni Rosmawati SH MH dan Chadijah Rizki Lestari SH MH yang keduanya juga Dosen Hukum USK.
Kurniawan menjelaskan, PKMBP tersebut dilakukan oleh tim dalam bentuk pendampingan, sebagai tindak lanjut dari amanat ketentuan Pasal 18 ayat (5) Qanun Aceh No.11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar.
"Pada intinya mengamanatkan bahwa Konflik Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai Kejadian Bencana Luar Biasa oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya," jelas Kurniawan.
