HABADAILY.COM - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan M Daud, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen kuat dalam mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam momentum silaturahmi dan halal bihalal yang dirangkai dengan coffee morning bersama insan pers di Banda Aceh, Senin (30/3/2026).
Menurut HRD, langkah cepat pemerintah pusat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi menunjukkan kehadiran negara yang nyata di tengah masyarakat terdampak. Ia menilai, kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan warga di lapangan.
Baca Juga: HRD Sebut Masih Ada Korban Banjir Aceh di Pengungsian
“Kita sangat mengapresiasi kinerja Bapak Presiden dan jajaran menterinya yang begitu peduli dan all out dalam menangani pemulihan pascabencana di Aceh. Ini bukan sekadar kebijakan, tetapi bukti kehadiran langsung di tengah rakyat,” ujar HRD.
Ia juga menyoroti intensitas kunjungan Presiden Prabowo ke Aceh sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran. Bahkan, pada momen Hari Raya Idul Fitri, Presiden memilih hadir dan berlebaran bersama masyarakat pengungsi.
“Beliau datang berulang kali ke Aceh. Di hari pertama Lebaran pun, Presiden menyempatkan diri bersama masyarakat pengungsi. Ini memberi semangat besar sekaligus pesan kuat bahwa negara tidak tinggal diam,” tegasnya.
Meski demikian, HRD mengingatkan masih adanya persoalan di lapangan yang perlu segera diselesaikan. Ia menyoroti kondisi sejumlah warga yang hingga kini masih bertahan di tenda pengungsian akibat belum tersedianya hunian sementara, termasuk di Kabupaten Bireuen.
“Kita harus jujur, masih ada kekurangan. Di beberapa wilayah, termasuk Bireuen, warga masih tinggal di tenda karena belum mendapatkan hunian sementara,” ungkapnya.
Menurut HRD, salah satu penyebab utama keterlambatan tersebut adalah belum optimalnya usulan dari pemerintah daerah terkait kebutuhan hunian sementara kepada pemerintah pusat.
“Ini menjadi catatan penting. Koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat harus diperkuat agar penanganan bisa lebih cepat dan tepat,” pungkasnya.
Ia berharap sinergi yang lebih solid ke depan mampu mempercepat seluruh proses pemulihan, sehingga masyarakat terdampak benar-benar dapat merasakan kehadiran negara secara utuh, baik dalam pembangunan kembali infrastruktur maupun pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi.[]
Editor: Ariadi B Jangka
