HABADAILY.COM Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GeRAK Bireuen mempertanyakan klaim pemerintah daerah yang menyebut penanganan banjir telah berjalan “sesuai tahapan”. Kritik ini muncul menyusul masih ditemukannya korban yang bertahan di tenda darurat tanpa kepastian hunian.
Koordinator GeRAK Bireuen Murni M Nasir menilai pernyataan Pemkab Bireuen tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini sejumlah korban banjir masih tinggal di pengungsian dengan fasilitas terbatas.
“Kalau memang sudah sesuai tahapan, mengapa korban masih bertahan di tenda? Ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara klaim dan realitas,” ujar Murni dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya, skema hunian sementara (huntara) belum tersedia secara jelas, sementara pembangunan hunian tetap (huntap) juga belum menunjukkan progres signifikan, terutama bagi korban yang tidak memiliki lahan.
Di sisi lain, GeRAK Bireuen mencatat bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk penanganan dampak banjir di wilayah tersebut. Di antaranya sekitar Rp86,1 miliar untuk bantuan stimulan perbaikan rumah bagi 4.347 kepala keluarga, serta sekitar Rp4 miliar untuk penanganan bencana.
“Data ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan pada ketiadaan anggaran, melainkan pada efektivitas implementasi di tingkat daerah,” jelas Murni.
Ia menambahkan, secara konseptual penanganan bencana terdiri dari tahapan tanggap darurat, transisi ke pemulihan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan tahapan tersebut belum berjalan selaras.
“Jika tahapan benar dijalankan secara konsisten, maka yang terlihat adalah progres terukur, bukan stagnasi berkepanjangan,” katanya.
GeRAK Bireuen juga menyoroti pernyataan pemerintah yang mendorong masyarakat menempuh jalur hukum melalui class action. Menurut Murni, langkah tersebut justru memperlihatkan lemahnya kehadiran solusi konkret.
“Korban bencana membutuhkan kepastian hunian dan pemulihan kehidupan, bukan tambahan beban untuk memperjuangkan haknya melalui proses hukum,” tegasnya.
Atas dasar itu, GeRAK Bireuen mendesak Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk segera merealisasikan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel, menyusun skema konkret bagi korban yang tidak memiliki lahan, serta mempercepat transisi dari kondisi darurat menuju pemulihan.
“Penanganan bencana tidak cukup dengan pernyataan normatif. Dibutuhkan keberanian, kecepatan, dan keberpihakan nyata kepada korban,” kata Murni.
Ia menutup dengan peringatan bahwa publik kini menunggu langkah konkret dari pemerintah.
“Pada akhirnya, publik hanya ingin melihat satu hal, apakah pemerintah benar-benar bekerja menyelesaikan masalah, atau justru larut dalam pembenaran tanpa solusi,” pungkasnya.[]
