Dana Bantuan Presiden Rp4 Miliar untuk Korban Banjir di Bireuen Berpotensi Disalahgunakan

‎‎HABADAILY.COM—Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, H Ruslan M Daud, menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Bireuen yang hingga kini belum memanfaatkan bantuan dana tanggap darurat dari Presiden sebesar Rp4 miliar untuk penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor.

‎Bantuan dari Presiden Prabowo Subianto itu untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, Aceh. Namun, hingga kini dana tersebut masih tersimpan di rekening kas daerah.‎

‎Hal itu disampaikan Ruslan Daud atau yang akrab disapa HRD saat menghadiri acara buka puasa bersama masyarakat korban banjir dan tanah longsor di Desa Kuala Ceurape, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Rabu (11/3/2026).‎

‎Menurut HRD, bantuan dari Presiden diberikan untuk mempercepat penanganan dampak bencana, bukan untuk disimpan di rekening pemerintah daerah. Ia juga mengaku khawatir jika dana tersebut berpotensi disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan penanganan bencana.‎

‎“Dana itu diberikan Presiden untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan, bukan untuk disimpan di kas daerah,” tegasnya.‎

‎Saat turun langsung ke lapangan, HRD mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat yang hingga kini masih berjuang memulihkan kondisi pascabencana. Sejumlah korban bahkan masih bertahan di pengungsian karena rumah mereka rusak, tertimbun material longsor, bahkan ada yang hanyut terbawa arus.‎

‎“Masyarakat terus mengadu kepada saya setiap turun ke lapangan. Harta benda mereka sudah hilang, rumah masih tertimbun, bahkan ada yang tidak tersisa lagi. Sampai hari ini mereka masih di pengungsian. Kenapa uang yang diberikan Presiden belum digunakan?” ujar HRD.‎

‎Ia menilai kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Ketika warga masih berjuang bangkit dari dampak bencana, dana yang seharusnya dapat mempercepat pemulihan justru belum dimanfaatkan. Menurutnya, dalam situasi darurat, pemerintah daerah seharusnya bergerak cepat agar masyarakat dapat segera bangkit dari keterpurukan.‎

‎“Kalau dana bantuan sudah tersedia tapi tidak segera digunakan, tentu publik akan mempertanyakan respons kebijakan di tingkat daerah. Dalam situasi bencana, pemerintah harus cepat bergerak agar masyarakat bisa segera pulih,” kata HRD.‎

‎Mantan Bupati Bireuen ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terdampak agar bantuan yang tersedia benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik.‎

‎“Bantuan Presiden itu diberikan karena ada kebutuhan mendesak akibat bencana. Kalau sampai tidak digunakan, tentu publik akan bertanya sejauh mana keseriusan pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana,” tambahnya.‎

‎Sementara itu, Nisda, salah seorang korban bencana di Desa Kuala Ceurape, mengaku hingga kini belum menerima bantuan apa pun dari pemerintah daerah untuk kebutuhan rumah tangga pascabencana.‎

‎“Sudah tiga bulan bencana berlalu, kami belum mendapat bantuan apa-apa dari pemerintah daerah. Kemana kami harus mengadu? Masa sudah diberikan uang oleh Presiden tapi tidak dipakai sampai sekarang,” kata Nisda.‎

‎Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bireuen segera menggunakan dana bantuan tersebut untuk membantu pemulihan masyarakat yang terdampak.

‎Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bireuen memang mengakui bahwa bantuan darurat sebesar Rp4 miliar dari pemerintah pusat masih tersimpan di rekening kas daerah dan belum digunakan.‎‎

‎Pj Sekretaris Daerah Bireuen, Hanafiah, mengatakan dana tersebut belum dipakai karena belum ada kebutuhan mendesak yang memerlukan penggunaan anggaran tersebut.‎

‎“Uang tersebut bisa digunakan jika ada kebutuhan,” kata Hanafiah dalam audiensi dengan gerakan masyarakat sipil di ruang Badan Musyawarah DPRK Bireuen, Selasa (10/3/2026).‎

‎Ia juga menyebutkan bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2025 sebesar Rp2 miliar bahkan belum habis terpakai.‎“Jangankan yang Rp4 miliar, yang Rp2 miliar saja tidak habis. Siapa yang perlu bisa dikeluarkan. Uang itu masih utuh di rekening daerah,” ujarnya.‎

‎Pernyataan tersebut semakin memicu sorotan publik, mengingat hingga kini masih ada warga terdampak bencana yang belum sepenuhnya pulih dari kerugian yang mereka alami.[]