HABADAILY.COM - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia menetapkan Aceh sebagai prioritas utama dalam program penanggulangan bencana. Prioritas ini didasarkan pada tingginya kerawanan bencana di wilayah tersebut.
Kepala BNPB RI, Suharyanto, menegaskan bahwa Aceh merupakan daerah rawan bencana yang mencakup semua klaster bencana yang ada di Indonesia.
"Aceh menjadi prioritas, kami hadir di sini karena sangat mencintai Aceh dan kami ingin membantu Aceh," kata Suharyanto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kebencanaan se-Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (28/10/2025).
Kata Suharyanto, untuk memitigasi risiko bencana, BNPB telah menyiapkan sejumlah program kesiapsiagaan dan penanganan, di antaranya, Pembentukan pusat edukasi dan informasi untuk kesiapsiagaan masyarakat terhadap tsunami, yang akan dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Jepang.
"Pemasangan Early Warning System yang terkoneksi dengan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) daerah. Alat ini berfungsi memberikan informasi lebih awal terkait potensi gempa, tsunami, banjir, hingga gunung berapi dan bantuan penyediaan bantuan sumur bor untuk mengatasi kekeringan dan gagal panen di persawahan," ujarnya.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta Kepala BNPB RI agar memperhatikan Aceh secara lebih khusus dalam upaya penanganan dan penanggulangan bencana.
Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas bantuan BNPB, namun berharap agar program tersebut ditingkatkan lebih signifikan lagi, khususnya pada tahun 2026.
"Aceh perlu diprioritaskan Pemerintah Pusat karena alasan-alasan, yakni adanya perjanjian MoU Helsinki pada tahun 2005, Aceh juga merupakan daerah modal yang banyak berjasa kepada Republik Indonesia seperti sumbangan pesawat, peran Radio Rimba Raya, hingga sumbangan emas untuk Monas," akunya.
Rakor kebencanaan ini dihadiri oleh jajaran Deputi BNPB, unsur Forkopimda Aceh, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Aceh, para Kepala SKPA, Kepala BPBD se-Aceh, dan berbagai unsur terkait lainnya.
Editor: Suryadi
