HABADAILY.COM - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau disapa Mualem, menegaskan dirinya bakal menempuh berbagai langkah strategis agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) diperpanjang.
Saat bertemu bupati dan wali kota se-Aceh di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh, di Jakarta, Kamis lalu, Mualem menyampaikan perjuangan dana otsus juga sekaligus memastikan implementasi seluruh butir Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
“Kita ingin kekhususan Aceh tidak hanya di atas kertas, tapi berjalan dalam kebijakan nyata,” terangnya di hadapan para bupati dan wali kota.
Untuk menindaklanjutinya, Mualem menjanjikan upaya perjuangan dana otsus Aceh ini ditempuh melalui jalur koordinasi intensif.
“Koordinasinya dengan berbagai kementerian, DPR-RI, hingga ke Presiden,” ujarnya.
Untuk diketahui, dana otsus yang mulai dialokasikan sejak 2008 merupakan bagian dari implementasi MoU Helsinki antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sebagai langkah percepatan pembangunan pascakonflik dan pengakuan terhadap kekhususan Aceh.
Sesuai UU Nomor 11 Tahun 2006, Aceh berhak menerima Dana Otsus sebesar dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional selama 15 tahun, lalu satu persen untuk lima tahun berikutnya, yang akan berakhir pada 2027.
Pemerintah Aceh kini tengah mengusulkan agar dana tersebut dapat diperpanjang secara permanen mengingat tantangan pembangunan yang masih besar.
“Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi juga tentang keadilan dan keberlanjutan perdamaian. Banyak hal yang masih harus kita kejar bersama, terutama dalam mengurangi ketimpangan dan membuka akses pembangunan yang merata,” ujarnya.
Di samping itu, Mualem juga menyinggung perjuangan untuk mengembalikan Tanah Blang Padang di Banda Aceh kepada fungsi awalnya sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
Menurutnya, Blang Padang memiliki nilai sejarah dan keagamaan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh.
“Kita sedang berupaya agar tanah ini kembali ke tujuan awalnya, bukan untuk Pemerintah Aceh, tapi untuk kemaslahatan umat melalui Masjid Raya,” tegasnya.
Selain itu, Mualem juga membeberkan ada sejumlah aspirasi yang telah disampaikan kepada pemerintah pusat melalui audiensi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan sejumlah kementerian lainnya.
Isu-isu yang diangkat meliputi penataan status ASN, penyelesaian tenaga honorer lama, pengangkatan PPPK, dan persoalan mutasi ASN yang masih menghadapi kendala administratif.
Mualem meminta para kepala daerah untuk menjaga semangat kolektif dan tidak lengah dalam menjalankan amanah yang diberikan rakyat.
“Jangan sampai perjuangan kita terhenti hanya karena kepentingan sesaat. Ini tugas besar, dan hanya bisa tercapai jika kita bersatu,” katanya.
Dengan nada tenang namun tegas, Mualem mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tetap fokus dan menunjukkan kinerja nyata di lapangan.
“Selow… bek syesyoh. Tapi kerja harus kelihatan. Jangan tinggalkan janji yang pernah kita sampaikan ke rakyat,” ujarnya. []
