“Menurut kami itu lahan Negara yang dipinjamkan ke Probowo melalui IUPHHK, jadi hal wajar bila hendak dilepaskan,” kata Om Sol.
Meskipun demikian, kata Om Sol, patut diberikan apresiasi tinggi bila rencana tersebut terwujud untuk konservasi satwa kunci di Aceh, khususnya gajah yang populasinya semakin terancam di Tanah Rencong. Karena konflik satwa gajah dengan menusia tidak hanya terjadi di Aceh Tengah, Bener Meriah dan Bireuen, tetapi kejadiannya hampir merata di seluruh Aceh akibat hibat alaminya terus terdegradasi.
Konflik Satwa dan Manusia Terus Meningkat
Berdasarkan data dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, total konflik satwa dengan manusia dengan gajah sejak 2019 – 2023 sebanyak 583 kali. Dalam lima tahun terakhir itu intensitasnya terus meningkat.
Pada 2019 lalu jumlah kejadian konflik satwa dengan manusia sebanyak 106 kali, meningkat menjadi 111 kejadian dan terus meningkat pada 2021 menjadi 145 kali dan sedikit menurun, namun masih ditinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya pada 2022 sebanyak 126 kejadian dan pada 2023 terjadi 85 kejadian data hingga Oktober.
“Wilayah konservasi ini sangat dibutuhkan mengingat habitat gajah Sumatra terus menyusut akibat deforestasi dan alih fungsi lahan,” katanya.
Menurut Om Sol, wacana membebaskan lahan tersebut untuk konservasi gajah tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar diwujudkan untuk menyelamatkan populasi gajah Sumatra yang semakin kritis.
