“KIP Bireuen tidak hanya wajib memberikan klarifikasi terbuka kepada publik, tetapi kami juga akan melaporkan mereka ke DKPP. Ini bukan persoalan kecil. Integritas penyelenggaraan Pemilu harus dijaga, dan kesalahan seperti ini tidak bisa dianggap sepele,” ujar Rajief.
Laporan pihaknya ke DKPP RI menjadi langkah yang perlu untuk memastikan adanya konsekuensi tegas terhadap penyelenggara pemilu yang dinilai melanggar aturan dan prinsip keadilan. “KIP Bireuen harus sadar bahwa mereka bertanggung jawab kepada rakyat Bireuen, bukan kepada kepentingan tertentu. Memilih moderator tanpa integritas tinggi, molornya waktu pelaksanaan, hingga dugaan manipulasi pertanyaan adalah preseden buruk bagi demokrasi. Jika mereka tidak mampu, sebaiknya mundur saja sebelum menciptakan kegaduhan lebih jauh,” kata Rajief.
Aktivis asal Kota Juang itu juga berharap tindakan tegas terhadap KIP Bireuen dapat menjadi pelajaran penting untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada berlangsung dengan kualitas dan integritas yang tinggi. "Pemilu bukan panggung main-main. Rakyat Bireuen butuh kepastian bahwa hak mereka dilindungi, bukan dirusak oleh praktik-praktik yang tidak etis," pungkasnya.[]
