Forum Jurnalis Peduli Anak Desak Pemerintah Aceh Selamatkan KPPA yang Terancam Bubar
Itu sebabnya, ia meminta KPPA Aceh dilanjutkan supaya pelayanan dan perlindungan anak di Aceh dapat diawasi dengan baik.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Divisi Pengawasan Pemberitaan Isu Anak Forum Jurnalis Peduli Anak Aceh, Fahzian Aldevan.
Menurutnya, pembubaran KPPA Aceh jangan berpijak pada alasan tidak cukup anggaran. Sebab, alasan itu tidak masuk akal di tengah angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada 2021 di Aceh diprediksi sekitar Rp 4 triliun.
"Jangan jadikan anggaran sebagai alasan pembubaran KPPA Aceh yang selama ini gencar mengawasi pelayanan berbagai kasus anak di Aceh, terutama kekerasan seksual. Itu tidak masuk akal," ujar Fahzian.
Di sisi lain, di tengah darurat kekerasan seksual terhadap anak di Aceh, Fahzian mengingatkan media dalam memberitakan isu anak harus mematuhi Peraturan Dewan Pers Nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. "Sehingga identitas anak baik anak sebagai pelaku maupun korban tetap terlindungi," katanya.
Sebagaimana diketahui, KPPA Aceh terancam bubar karena pemerintah belum menggelar pemilihan komisioner baru. Komisioner periode 2017-2022 bakal berakhir akhir Januari 2022. Alasan belum digelar pemilihan karena kekurangan anggaran.
