Terkait Dana Kongres, Kadispora Aceh Diminta Tak Gentar Hadapi Ancaman KNPI
"Kenapa harus full dananya dari APBA? Tentu selaku panitia lokal kongres, DPD KNPI Aceh juga membutuhkan anggaran. Tapi, apakah benar membutuhkan biaya sebanyak itu? Kalau memang kongres ini juga disupport dari APBN, tentunya akan terjadi tumpang tindih dan berpotensi melanggar aturan, jadi hal ini harus diperjelas," kata Delky.
Dia menilai beberapa daftar kebutuhan yang direncanakan menggunakan anggaran Rp9,8 miliar tersebut terasa janggal dan tidak masuk akal. Salah satunya anggaran pembiayaan untuk transportasi peserta.
"Oke lah, katakan saja daerah lain di Indonesia tak ada alokasi untuk memberangkatkan peserta kongres, sehingga pakai APBA. Ayo kita hitung, jumlah Provinsi di Indonesia 34 provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota," ungkap Delky.
Dia kemudian merincikan, jika masing-masing level kepengurusan tersebut mengutus 10 orang delegasi, maka jumlah total peserta hanya 5.420 orang. Delky kemudian mempertanyakan estimasi 15 ribu peserta seperti klaim Ketua DPD KNPI Aceh.
"Jadikan, hitung-hitungannya harus disesuaikan dulu agar jangan sampai terindikasi mark up anggaran, yang kena nanti juga Pemerintah Aceh terutama Dispora Aceh," tambahnya.
Pria ini juga meminta pengurus KNPI Aceh untuk lebih bijaksana dan tak hanya ancam mengancam pemerintah untuk mencairkan anggaran tersebut. Dia juga menyarankan agar poin-poin yang tidak rasional di dalam plot anggaran kongres KNPI tersebut diubah terlebih dahulu. Hal ini dinilai penting agar tidak berpotensi mengangkangi aturan.
