Waled Husaini: Aceh Besar Tetap Cambuk Pelanggar Syariat di Depan Umum

Redaksi - habadaily
13 Apr 2018, 22:02 WIB
Waled Husaini: Aceh Besar Tetap Cambuk Pelanggar Syariat di Depan Umum Wakil Bupati Aceh Besar H Waled Husaini A Wahab |FOTO:HABADAILY.COM/Net

HABADAILY.COM - Pemerintah Aceh mulai memberlakukan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan eksekusi cambuk di dalam Lapas.

Pergub tersebut telah disahkan pada 28 Februari 2018, dan Kamis kemarin, Pemerintah Aceh sudah menjalin kerjasama dalam bentuk MoU dengan Kanwil Kemenkumham Aceh, terkait pelaksanaan teknis hukum cambuk di dalam lapas. 

Terkait dengan penerapan Pergub tersebut, Wakil Bupati Aceh Besar H Waled Husaini A Wahab, secara tegas mengatakan tidak akan mengikuti aturan tersebut.

Pemkab Aceh Besar, kata Wabup, tetap akan melaksanakan uqubat cambuk bagi pelanggar syariat Islam di hadapan umum, sesuai dengan qanun Syariat Islam dan aturan dalam agama Islam.

“Kita di Aceh menerapkan hukum syariat Islam, bukan hukum lain. Jadi untuk apa juga Qanun Syariat Islam kalau cambuk harus dilakukan di Penjara,” kata Waled, seperti dilansir pikiranmerdeka.co. Jumat (13/04/2018).

Jika penerapan hukum cambuk bagi pelanggar dilakukan di dalam Lapas, kata Waled, tidak akan membuat jera sipelaku dan tidak memberikan pelajaran bagi orang lain.

“Kalau di dalam penjara, tidak akan membuat orang takut. Coba lihat di Negara Arab, semua pelaku dieksekusi di depan umum,” tambahnya.

Wabup menegaskan, Pemkab Aceh Besar tetap akan melaksanakan hukuman cambuk di hadapan umum sesuai aturan agama dan qanun syariat Islam.

“Kita akan berkoordinasi dengan dewan terkait maslah ini. Kita di Aceh Besar tetap akan dilakukan di hadapan umum. Kita harus takut kepada Allah bukan kepada yang lain dalam menerapkan Syariat Islam,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Teungku Muharuddin menyikapi tentang Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jinayat yang dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas). 

Menurutnya Pergub tersebut telah menyalahi aturan dan DPR Aceh tidak setuju atas kebijakan yang baru dikeluarkan tersebut. 

“Peraturan sebelumnya adalah qanun tetapi sekarang sudah dibatalkan dengan pergub,  itu salah.  Karena kedudukan qanun lebih tinggi dari pada pergub,” kata ketua DPR Aceh T Muharuddin, ketika dihubungi habadaily.com via telepon, Kamis (12/04/2018) di Banda Aceh.

Loading...