DATA BMKG 14 Oktober 2019

Jalan Terjal Lahan Mantan GAM

Jalan Terjal Lahan Mantan GAM

Jalan Terjal Lahan Mantam GAM - Caver HD Indonesia

HABADAILY.COM - Kompensasi lahan untuk para mantan GAM seolah menjadi kisah usang yang tidak pernah tuntas. Dimulai sejak masa awal perdamaian Aceh, program tersebut justråu kerap melahirkan benih-benih konflik baru.

Dalam tahun ini, bagi-bagi lahan untuk eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sudah diawali Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Pemberian lahan pertanian dan perkebunan itu dilaksanakan bertepatan dengan peringatan 14 tahun perdamaian Aceh, Kamis (15/8/2019).

Kegiatan yang digelar di Taman Sul-tanah Safiatuddin, Banda Aceh, mema-sukkan agenda penyerahan sertifikat lahan bagi 100 mantan kombatan.

Kala itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Saiful menyer-ahkan secara simbolis sertifikat tanah kepada lima mantan GAM. Prosesi itu turut disaksikan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar.

Aceh memang saban tahun mem-peringati peristiwa penandatanganan perjanjian damai yang ditandatangani di Kota Helsinki, Finlandia pada 2005 silam. Peristiwa ini dikenang sebagai jalan keluar dari konflik bersenjata yang berlangsung sekian tahun lamanya di bumi Aceh.

Kesepakatan yang dimediasi mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari itu menjadi momentum penting bagi Aceh, sekaligus mengawali pembangunan Aceh yang lebih baik dan berperadaban.

Nota kesepahaman yang lebih dikenal dengan MoU Helsinki ini men-syaratkan sejumlah poin yang menjadi aspirasi kedua belah pihak, RI dan GAM. Di antaranya proses reintegrasi mantan kombatan, eks tahanan politik dan nara-pidana politik (Tapol/Napol) dan korban konflik ke tengah masyarakat.

Kepala Badan Reintegrasi Aceh (BRA) di sela-sela peringatan tersebut men-jelaskan, untuk tahap ini 100 eks GAM dari Pidie Jaya masing-masing diberikan lahan seluas 2 hektare. “Jadi total ada 200 hektare lahan yang disediakan Pem-kab Pidie Jaya,” kata M Yunus, kala itu.

Pemberian lahan sesuai dengan butir 3.2.5 terkait reintegrasi masyarakat yang tertera dalam MoU Helsinki. Poin tersebut berbunyi “Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.

Kompensasi serupa juga ditujukan ke masyarakat sipil yang dapat menun-jukkan kerugian yang jelas akibat konflik yang menderanya. Mereka juga dijanjikan akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerin-tah Aceh apabila tidak mampu bekerja. BRA menargetkan pada tahun 2020 bisa terealisasi pemberian lahan hingga Aceh dengan tujuan untuk memperlan-car reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak.”

Dalam penjabarannya disebutkan, semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja. Kemudian, semua tahanan politik yang memper-oleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang tulisnya dalam surat bertanggal 20 Agustus 2019 itu.

Distribusi lahan kepada eks kom-batan menjadi salah satu programnya. Dengan menyusun masterplan pengem-bangan lahan dan pemberdayaan kombatan, pemerintah meyakini amanat butir-butir perjanjian damai ini turut berkontribusi dalam mendongkrak pere-konomian daerah.

Masing-masing kepala daerah mer-espon arahan tersebut. Di Aceh Barat, misalnya, Bupati Ramli MS kini sudah menyiapkan lahan seluas 1.000 hektare bagi usaha pemberdayaan ekonomi para mantan kombatan.

“Letak lahan ini tersebar di 12 keca-matan di Aceh Barat,” ujar Ramli, meng-utip Antara, Sabtu pekan lalu.

Sementara Bupati Pidie Roni Ahmad mengaku masih menunggu komitmen dari daerah lain. Lain lagi dengan Bupati Aceh Jaya T Irfan TB. Ia mengaku bakal berkoordinasi lebih dulu ke beberapa pi-hak, termasuk ke Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Aceh Jaya untuk memas-tikan jumlah kombatan, eks Tapol/Napol dan warga yang terkena imbas konflik di daerahnya. Irfan juga masih perlu menginventarisir kembali lahan-lahan yang pernah diberikan di masa pemerin-tahan sebelumnya.

Sementara di sebagian wilayah lain juga tengah memastikan kompensasi yang sesuai dengan daerahnya mas-ing-masing. Karena, di beberapa tempat, para kombatan lebih membutuhkan sarana dan prasarana selain lahan per-tanian dan perkebunan.

Soal pembagian tanah, ada beber-apa aturan yang menjadi acuan, baik yang menjadi ranah pemerintah daer-ah maupun pemerintah pusat. Sesuai UU    Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang dalam penetapan subjek dan objeknya. Sementara untuk sumber-sumber objek mengacu kepada Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yakni perlu dikoordinasikan den-gan instansi terkait seperti Kehutanan, Perkebunan, Transmigrasi, dan juga Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka memastikan objek clear and clean.
 

Direktur Eksekutif The Aceh Institute- Fajran Zain

BUTUH PENDAMPINGAN

Setelah subjek dan objek ditetapkan oleh pemerintah daerah, ini akan men-jadi dasar kegiatan selanjutnya, seperti sertifikasi dan pemberdayaan. Plt Guber-nur Aceh Nova Iriansyah kepada awak media menjelaskan, melalui Undang-Un-dang Pemerintah Aceh (UUPA), sudah ada Dinas Pertanahan yang berwenang mengurusi hal ini.

“Namun lembaga pertanahan di Aceh saat ini kewenangannya baru sekitar 30 persen, selebihnya masih di Kemen-terian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Jika kewenangan-nya sudah diberikan ke provinsi secara penuh, saya pikir proses reintegrasi terkait pertanahan bisa lebih cepat dire-alisasikan,” pungkasnya.

Sebagai kompensasi perdamaian, pemberian lahan tak serta merta cukup menjadi modalitas bagi eks kombatan dan korban konflik. Direktur Eksekutif The Aceh Institute, Fajran Zain menga-takan butuh perencanaan yang terinte-grasi agar pemanfaatan lahan itu bisa berjalan baik.

“Tidak berhenti sampai di pemberian lahan saja. Tapi ada beberapa upaya lain yang paralel dengan itu, di antaranya memberdayakan penerima bantuan ini, ini bakal melibatkan banyak SKPA terkait,” kata Fajran kepada HDIndonesia, Kamis pekan lalu.

Ia berkaca pada pengalaman yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dirinya sempat mengapresiasi keber-hasilan program ini di masa-masa awal pemerintahan Gubernur dan Wakil Gu-bernur Irwandi-Nazar pada tahun 2007 silam. Kala itu, pemerintah di beberapa kabupaten/kota memberi lahan untuk mantan kombatan, kendati tidak se-cara merata. Namun, setelah dievaluasi, muncul banyak masalah. Salah satunya tidak ada tindak lanjut setelah lahan diberikan.

Sementara jika tanpa pemberdayaan, sebagian penerima bantuan malah men-jual kembali lahan-lahan mereka.

“Tidak ada pemberdayaan, mas-yarakat terserah mau tanam apa di lahan itu. Lalu apa yang terjadi? mereka jual lahan itu. Karena berpikirnya praktis, malah uangnya lebih banyak dipakai untuk kebutuhan konsumtif,” ungkitnya.

Fajran mengatakan butuh biaya lebih untuk mengelola lahan secara berkelan-jutan, baik itu sedari tahap penanaman, pemeliharaan, sampai ke tahap produksi hasil pertanian. Sementara jika mas-yarakat tak diberi pendampingan, lahan itu justru menjadi beban bagi mereka.

20 ribu hektare secara bertahap. “Kita berharap pemerintah terus mendukung, di antaranya dengan memberi pen-danaan yang memadai untuk pemenu-han hak mereka,” kata Yunus lagi.

Belakangan, persoalan ini mulai disikapi serius oleh Pemerintah Aceh. Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta seluruh bupati/walikota se-Aceh segera mengidentifikasi lahan di masing-mas-ing daerah. Dalam surat surat bernomor 100/12790 itu, Nova mengaitkan pro-gram pemberian lahan tersebut untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Aceh.

Di poin awal surat, Nova men-gungkapkan, pertumbuhan ekonomi Aceh sampai dengan triwulan II tahun ini mencapai 3,97 persen. Karena itu, seluruh kepala daerah perlu mengiden-tifikasi pelbagai faktor yang dapat mengungkit pertumbuhan itu.

“Di sisi lain, posisi angka kemiskinan di Aceh sebesar 15,32 persen mengha-ruskan kita untuk memastikan adanya suatu perencanaan kebijakan strategis guna menurunkan angka tersebut,”

Konon lagi jika lahan itu bersertifikat, kata dia, bukan tidak mungkin penerima akan menjual kembali lahannya. Malah dikhawatirkan lahan itu akan dijual kepada pemilik-pemilik modal.

“Perusahaan akan senang hati membelinya. Di beberapa kawasan yang pernah saya pantau, khususnya di wilayah Barat Aceh, hal ini marak terjadi,” aku Fajran.

Selain itu, dalam proses tersebut penerima bantuan juga membutuhkan supporting dana yang afirmatif. Den-gan kata lain, butuh anggaran untuk menopang kebutuhan di masa-masa pengelolaan lahan tersebut.

“Dana itu diberikan hingga panen selesai, ini idealnya,” imbuh dosen Psi-kologi Politik UIN Ar-Raniry itu.

Terakhir, bicara soal pemberdayaan korban konflik, Fajran mendorong pent-ingnya mengarusutamakan perdamaian dalam agenda-agenda kerja pemerintah. Ia menyebut istilah ‘peace sustainability’ (perdamaian yang berkelanjutan). Skema ini pernah diusulkan kepada Bappeda.

“Saya ambil contoh, Pemerintah Aceh punya program pengobatan gratis, kalau dia terintegrasi dengan skema perda-maian berkelanjutan, maka pengobatan itu akan diprioritaskan kepada mantan korban konflik. Demikian juga misalnya dalam program beasiswa untuk anak yatim, maka peruntukannya yang paling utama adalah untuk anak-korban konflik, ini penting,” paparnya

 

Muhammad MTA

BERPOTENSI KISRUH

Mantan staf khusus Gubernur Irwan-di Yusuf bidang politik dan keamanan, Muhammad MTA ikut menanggapi program pemberian lahan untuk man-tan kombatan ini. Seharusnya, kata dia, pembagian lahan telah disertai dengan program peruntukannya.

Pengalamannya saat di pemerintah-an, MTA mengaku pernah diperintahkan oleh Gubernur Irwandi untuk membere-skan hal itu di lembaga BRA.

“Hal yang ingin kita gagas adalah semua program pemberdayaan Tapol/ Napol, kombatan dan korban konflik ha-rus kita buat DED (penyusunan rancan-gan teknis) secara menyeluruh terlebih dahulu,” ungkap mantan aktivis Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA) itu, Minggu (15/9).

Pemberdayaan ekonomi kombatan di bidang pertanian dan perkebunan, misalnya. Menurut MTA, yang harus dilakukan adalah membentuk tim DED yang nantinya akan bekerja menurut kapasitasnya. tidak berhak menerimanya, apalagi den-gan memanfaatkan kedekatan tertentu,” imbuhnya.

Semua tadi seharusnya telah selesai sebelum program pembagian lahan ini dimulai. MTA menekankan, jangan sam-pai program pembagian lahan ini hanya bersifat dadakan semata. Padahal, ini sudah dinanti-nantikan sejak 14 tahun yang lalu.

“Jangan sampai tidak ada DED dari semua perencanaan pemberdayaan ekonomi mereka. Terutama BRA. Ban-yak program dadakan yang kemudian menguap begitu saja. Saya tegaskan, tidak bisa seperti itu. Bagi-bagi lahan, tanpa perencanaan matang, bisa-bisa tidak merata. Itu berpotensi kisruh nanti,” ucap MTA.
 

Juru bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani

PENUNTASAN REINTEGRASI

Program reintegrasi sejatinya merupakan salah satu komitmen dari perdamaian Aceh belasan tahun silam. Reintegrasi menuntun para mantan kombatan, Tapol/Napol dan korban konflik untuk berbaur kembali ke tengah masyarakat.

Dalam klausul perjanjian damai, tertera bahwa Pemerintah RI akan men-galokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Aceh untuk mem-perlancar proses reintegrasi. Menyahuti hal ini, Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani mengatakan sudah selayaknya Plt Gubernur meminta bupa-ti/walikota untuk mengidentifikasi lahan yang kelak dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi mantan kombatan GAM, Tapol/Napol, termasuk korban konflik.

“Kemudian, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menindaklanjuti secara teknis, termasuk sertifikasi dan redistri-businya,” ujar Saiful, Sabtu pekan lalu.

Ia mengakui proses ini tidak mudah. Tugas bidang pertanahan sangat teknis, meliputi pengukuran, konsolidasi lah-an—termasuk mendata kembali HGU— dan proses sertifikasinya.

“Kita tak ingin ketika sertifikat sudah diterbitkan lalu timbul masalah baru. Karena itu, butuh waktu dalam mereal-isasikan butir-butir MoU Helsinki men-yangkut pertanahan ini,” akunya.

Terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakat, sebut Saiful, Pemerintah sejak lama telah mengalokasikan bantu-an untuk mantan kombatan dan korban konflik, di antaranya pemberdayaan ekonomi dengan memberi mereka modal usaha dan sarana lainnya berupa alat-alat kerja.

“Tapi sejauh ini kita lihat juga tidak terlalu besar pengaruhnya bagi pening-katan ekonomi masyarakat. Orang yang sebelumnya pernah diberikan bantuan, tak ada dampak yang signifikan. Indi-kasinya, bantuan itu menguap begitu saja, alat-alat produksi banyak yang tidak dapat digunakan lagi,” tukas Saiful. Karena itu, pemerintah menilai pem-berian lahan sebagai alternatif untuk menjawab masalah ini.

Menanggapi kekhawatiran yang muncul soal pengelolaan lahan itu kemudian, Saiful memastikan pemerintah telah menyusun mekanisme agar lahan yang diberikan tidak mudah dipin-dahtangankan.

“Ada mekanismenya (tidak boleh dipindahtangankan), ada peran kepala desa untuk memantaunya, jikapun ingin dipindahtangankan, tentu ada prosedur,” kata Saiful.

Ia juga senada dengan amatan sejumlah pihak, terkait perlunya master-plan yang integratif di lintas sektor, tidak hanya sebatas memberikan lahan. Bag-inya, pemberian lahan ini dianalogikan semacam ‘transmigrasi lokal’.

“Setelah lahan diberikan, mereka akan diberikan pemberdayaan. Berdasar-kan perencanaan mereka. Tidak bisa pe-merintah turut campur, penerima lahan lah yang paham karakteristik peruntu-kan lahan mereka sendiri,” jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah menyadari, dengan ratusan ribu calon penerima kompensasi (eks GAM, Tapol/Napol, korban konflik), perlu lahan yang sangat luas. Hingga kini pun data jumlah persis penerima ini masih divalidasi. Namun, menurutnya yang terpenting adalah memulai program ini.

“Yang paling penting, harus dimulai dulu. Di beberapa daerah, bupatinya sudah mulai mengidentifikasi lahan yang akan diredistribusikan. Nanti kita akan dievaluasi, kalau memang lahan-nya tidak memungkinkan lagi dibagi, pemerintah akan memikirkan rencana selanjutnya, semua upaya akan ditem-puh, perspektifnya tegas, demi merawat perdamaian Aceh,” pungkasnya.[]

 

Tulisan ini telah dimuat di HD Indonesia - Edisi : 04 ( 16-29 SEPTEMBER 2019 )

Komentar
Terbaru