DATA BMKG 30 Mei 2020

Momentum IWD 2020, Ini 7 Tuntutan Gerakan Perempuan di Aceh

Momentum IWD 2020, Ini 7 Tuntutan Gerakan Perempuan di Aceh

Dok. Flower Aceh

HABADAILY.COM – Memperingati Hari Perempuan Sedunia (International Women’s Day/IWD) tahun 2020, puluhan orang dari lintas organisasi dan lembaga menggelar longmarch di Lapangan Blang Padang, Minggu (8/3/2020). Dalam aksinya, mereka menyuarakan pemenuhan hak perempuan di Aceh.

Koordinator aksi dari Flower Aceh, Novia Liza menyebutkan Hari Perempuan Sedunia dirayakan setiap 8 Maret tiap tahunnya. Aksi ini merupakan kegiatan kolaboratif gerakan perempuan, kelompok muda, serta lembaga dan komunitas maupun individu di Aceh untuk menuntut pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh. 

Novi juga menambahkan, tuntutan tersebut terus disuarakan, mengingat banyaknya permasalahan terkait perempuan yang tak kunjung tuntas hingga kini, seperti angka kekerasan yang tinggi, perkawinan usia anak, hingga berbagai aturan yang diskriminatif gender.

“Kalau kita lihat di hasil catatan tahunan Komnas Perempuan, selama 12 tahun angka kekerasan meningkat delapan kali, maka penting untuk kita berkumpul dan menyuarakan himbauan ini,” kata Novi.

Aksi jalan kaki dilanjutkan dengan diskusi santai. Momen ini membuka ruang refleksi bersama mengenai kondisi pemenuhan hak-hak perempuan, sekaligus memperkuat konsolidasi gerakan untuk pemenuhannya di Aceh.

Sementara itu, pendiri Millenial Empowerment, Bayu Satria dalam kesempatan itu menyebutkan penting bagi kelompok muda untuk ikut serta dalam aksi kolektif menyuarakan upaya pemenuhan hak-hak perempuan.

“Anak muda adalah elemen yang wajib hadir menjawab persoalan bangsa, gerakan-gerakan kolektif harusnya bisa mulai digalakkan hingga berjalan secara sustainable, karena dengan hadirnya anak muda artinya persoalan dapat dijawab dari akarnya. Semuanya dapat dimulai dengan membiasakan anak muda untuk berani bersuara,” sebutnya.

Dalam aksi yang diikuti oleh Millenial Empowerment, Mitra MAMPU, Balai Syura, Forum Puspa Aceh, Natural Aceh, Komisi Kesetaraan KSBSI, Youth Forum of Aceh dan sejumlah jaringan lainnya ini, terdapat sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan semua pihak di Aceh, yaitu:

  1. Mendesak semua pihak untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman bagi perempuan bebas dari tindak diskriminatif dan kekerasan untuk berpartisipasi di ranah publik dan politik dalam pembangunan Aceh.
  2. Mendorong semua pihak melakukan upaya nyata untuk pemenuhan hak perempuan terkait kesehatan dan gizi, pendidikan, ekonomi, politik, lingkungan, sosial dan budaya sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
  3. Mengecam dan menolak segala bentuk diskriminasi, pelecehan, pemerkosaan dan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di aceh, serta tindakan victim blaming (menyalahkan korban terhadap bencana yang menimpa dirinya), intimidasi dan berbagai bentuk perbuatan yang dimaksudkan untuk membungkam suara penyintas.
  4. Mendesak adanya upaya pemulihah dan pemenuhan hak perempuan pelanggaran HAM Aceh di masa konflik, serta hak perempuan korban kekerasan seksual melalui proses hukum yang adil dan bermartabat.
  5. Mendesak negara segera menyelesaikan persoalan yang dialami perempuan terkait krisis air serta isu lingkungan lainnya di Aceh Besar dan wilayah lainnya di Aceh.
  6. Mendesak negara menjalankan kewajibannya untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender sesuai amanah dalam Undang-undang (UU) HAM No. 39/1999, UU Penghapusan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan No.7 tahun 1984, UU Penghapusan kekerasan terhadap perempuan No 23/2004; dan melindungi anak-anak sesuai UU No. 35/2014, termasuk mensosialisasikan revisi UU Perkawinan No.16/2019, mengenai usia minimum untuk kawin; mengawasi implementasinya di dalam masyarakat.
  7. Mendesak negara menjalankan amanah CEDAW yang telah diundangkan pada undang-undang no.7/1984 pasal 2 yang mengharuskan Negara membuat peraturan-peraturan yang melindungi, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.[]

 

Komentar
Baca Juga
Terbaru