DATA BMKG 07 April 2020

Perempuan Terdampak Krisis Air di Aceh Besar, SP Aceh: Ini Masalah Struktural

Perempuan Terdampak Krisis Air di Aceh Besar, SP Aceh: Ini Masalah Struktural

Sejumlah warga perempuan mengantre air bersih di Aceh Besar. (Foto/Ist)

HABADAILY.COM – Krisis air di sejumlah kecamatan di Aceh Besar hingga kini kian memprihatinkan. Beberapa titik sumber air serta bendungan penampung air untuk gampong kawasan Peukan Bada, Lhoknga dan Leupung terus mengering.

Akhir November 2019 lalu, masyarakat dan sejumlah mahasiswa melancarkan demonstrasi di depan pendopo Bupati Aceh Besar. Mereka menuntut pemerintah segera menuntaskan persoalan air bersih dan pencemaran di pantai Lhoknga.

Saat itu, Bupati Mawardi Ali dan Ketua DPRK Iskandar Ali menandatangani pernyataan komitmen yang disodorkan massa, bahwa pihaknya wajib mengawal keberlangsungan sumber daya air di Pucok Krueng Raba, Lhoknga sebagai kawasan bentang alam karst yang harus dilindungi. Selain itu, massa juga menuntut agar pemerintah mengurungkan rekomendasi dan izin perluasan areal tambang perusahaan yang beroperasi di sekitar Lhoknga dan Leupung.

Jika dicermati, tergerusnya tutupan hutan sebagai penyangga air dan lambannya respon para pemangku kebijakan di Aceh Besar, kian memperparah krisis tersebut.

Namun, di tengah masalah ini, penting menyoroti nasib warga perempuan setempat. Di banyak wilayah yang mengalami krisis lingkungan, perempuan kerap jadi korban berlapis. Konstruksi sosial yang menempatkannya dalam peranan domestik, menuntut perempuan lebih giat memastikan ketersediaan air di rumah tangga. Sementara, ruang partisipasi mereka dalam hal kebijakan, seperti pengelolaan sumber daya air di tingkat gampong, sangat minim.

Dalam diskusi yang diadakan Solidaritas Perempuan (SP) Bungoeng Jeumpa Aceh bersama warga perempuan, aparatur gampong dan pejabat DPRK Aceh Besar, Sabtu (15/2/2020) lalu, hal itu terungkap. Eli Susanti dari Gampong Lambaro Seubun menuturkan, warga terpaksa berjalan menempuh jarak yang jauh untuk mencari air, dan seringnya beban itu diberikan kepada perempuan. "Yang menyedihkan, terkadang air yang kami peroleh itu tak layak dikonsumsi,” kata Eli.

Meski sesekali menerima suplai air dari sejumlah pihak, menurut Eli belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi bagi ibu rumah tangga. Sedangkan upaya yang sudah ditempuh bersama aparatur gampong, kata dia, hanya menyelesaikan sebagian masalah saja, tidak menyeluruh dan jangka panjang.

“Bagi kami yang ibu-ibu, air itu adalah sumber kehidupan utama, dan selama ini rata-rata air dari sumur rumah semua kering, kami terpaksa antre untuk mengangkut air, bahkan begadang malam hingga mengurangi waktu istirahat,” keluhnya.

Warga lainnya, Nurmi dari Gampong Deah Mamplam mengeluhkan hal serupa. Suplai air pernah diberikan beberapa tangki oleh perusahaan yang beroperasi di sekitar gampong. Namun hanya beberapa waktu saja, setelah itu mandek dan warga kembali kesulitan air.

Untuk kebutuhan sehari-hari, mereka terpaksa membelinya. “Kami sangat berharap pemerintah memberi kami mobil tangki, untuk memasok air ke Deah Mamplam,” pinta Nurmi.

Sementara warga Lambadeuk, Nurmasyitah bercerita soal keberadaan Embung Lambadeuk yang debit airnya mulai menipis. Kendati dikelola oleh PDAM sejak tahun 2015, namun warga di sekitarnya belum dapat menikmati air dari embung tersebut.

“Tahun 2019 ada dipasang pipa tapi tidak air, bantuan tidak ada,” katanya.

Nur juga mengatakan warga Lambadeuk sempat lega dengan adanya sumber air dari Desa Lamguron yang dapat menyalurkan air untuk dua gampong di sekitarnya. Namun kendala muncul saat terjadi kebocoran pada pipa saluran. “Kami warga sekarang butuh bantuan untuk memperbaiki itu,” pungkasnya.

Diskusi SP Aceh bersama warga perempuan, aparatur gampong, tuha peut, dan pejabat DPRK Aceh Besar di Meunasah Lambaro Seubun, Sabtu (15/2). (Foto/Ist)
Diskusi SP Aceh bersama sejumlah aparatur gampong dan warga perempuan di Meunasah Lambaro Seubun, Sabtu (15/2). Pertemuan bertema "Krisis Air dan Dampaknya Terhadap Perempuan" ini juga menghadirkan Abdul Muchti, Anggota DPRK Aceh Besar. (Foto/Ist)

Masalah Struktural

Pegiat perempuan, Suraiya Kamaruzzaman dalam kesempatan itu mengawali penjelasannya dengan menegaskan bahwa bumi seisinya memiliki kekayaan alam yang perlu dikelola dengan baik oleh negara untuk masyarakat, termasuk yang paling utama, sumber daya air.

“Sementara problem global, lebih dari 50 persen masyarakat di dunia mengalami penyakit yang diakibatkan kondisi air yang buruk,” kata Suraiya.

Bicara dampak terhadap perempuan, lanjut akademisi yang juga presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA) ini, tentu terkait dengan akses pemenuhan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam satu penelitian, kata dia, perempuan khususnya ibu rumah tangga di wilayah krisis air membutuhkan waktu sekitar enam jam untuk dapat memastikan ketersediaan air di rumah mereka. Hal ini turut menyita waktu produktif mereka. Di sisi lain, perempuan lebih banyak mengkonsumsi air dibandingkan laki-laki.

“Habis waktu untuk mengakses air, waktu untuk mengerjakan hal lainnya semakin sempit, bahkan sebagian perempuan jadi kesulitan untuk mencari nafkah. Ia rentan terjebak dalam lingkaran kemiskinan,” ujar anggota SP Aceh itu.

Warga salah satu gampong di Aceh Besar menampung air dalam jirigen untuk kebutuhan sehari-hari. (Foto/Ist)

Menurut Suraiya, ada dua hal yang penting diperhatikan soal pemenuhan hak atas air. Untuk jangka pendek, pemerintah perlu menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ini membutuhkan koordinasi bersama antara masyarakat, pemerintah dan DPRK.

Sedangkan untuk jangka panjang, ada persoalan yang lebih struktural perlu dipahami oleh masyarakat. Kelangkaan air disebabkan oleh maraknya perambahan hutan, penambangan dan sebagainya. “Ini berpengaruh pada tergerusnya tutupan hutan di suatu wilayah. Semakin berkurang, maka wilayah penyimpan air juga ikut terdampak,” tegas dia.

Di wilayah Aceh Besar sendiri, ungkapnya, penebangan liar terus terjadi di sejumlah titik, seperti di hutan Jantho, Suelimum, Lhong dan Leupung. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan, mengingat debit air di Embung Lambadeuk sebagai penampung air di Aceh Besar, kian hari terus mengering. Padahal pada tahun 2017, air pernah mengalir dari Goh Leumo ke embung tersebut. Namun kini alirannya semakin kecil. Bahkan ketika terjadi hujan pun, air di embung tetap tak memadai.

Menyikapi persoalan itu, Suraiya mendesak pemerintah serius memastikan ekosistem di kawasan hutan Aceh Besar, terutama keberadaan karst. “Penambangan yang dilakukan perusahaan-perusahaan berdampak buruk bagi lingkungan, adapun masyarakat di sekitarnya yang menggantungkan hidup dari hasil alam, jadi terancam. Pemerintah harusnya tegas menyikapi ini,” tandas Suraiya.

(Foto/Ist)

Abdul Muchti: Bakal Ditindaklanjuti Jadi Rekomendasi Pansus

Anggota DPRK Aceh Besar, Abdul Muchti yang ikut hadir dalam diskusi, mengaku terus memantau krisis air di Aceh Besar. Upaya pribadi yang pernah dilakukannya, seperti mendesak PDAM Tirta Montala menyalurkan air beberapa tangki ke gampong-gampong terdampak.

Ia juga mengaku, krisis air di Kecamatan Peukan Bada, Lhoknga dan Leupung sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi kondisi hutan di kawasan itu yang semakin rusak akibat penambangan.

“Kaum ibu yang paling lelah, tentunya. Ini jujur membuat saya sangat sedih melihat kondisi warga,” kata Muchti di hadapan hadirin diskusi.

Pemerintah Aceh Besar, lanjut dia, sudah menandatangani kerjasama terkait pasokan air PAM ke gampong-gampong. Hal itu bakal terealisasi tahun 2021 mendatang. Sementara, menyikapi tipisnya debit air di kawasan Mata Ie dan Pucok Krueng saat ini, Muchti sempat mengusulkan kepada pemerintah agar membenahi ulang bendungan itu agar kapasitas penampungan airnya lebih besar.

“Ini tanggung jawab semua pihak, terutama perusahaan yang melakukan perambahan hutan. Perlu perhatian semua lini, dan saya akan memasukkan ini dalam pandangan umum di rekomendasi pansus,” kata Muchti yang juga anggota Pansus Lingkungan di DPRK Aceh Besar itu. []

 

Komentar
Baca Juga
Terbaru