DATA BMKG 27 Februari 2020

Tolak Omnibus Law, Buruh Aceh Demo DPRA

Tolak Omnibus Law, Buruh Aceh Demo DPRA

Aksi buruh menolak Omnibus Law di DPRA, Senin (20/1/2020). (Foto/Ist)

HABADAILY.COM – Massa dari kalangan serikat buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh (ABA) kembali mendatangi DPRA, Senin (20/1/2020). Mereka menyampaikan aspirasi penolakan terhadap RUU Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Sekjen Aliansi Buruh Aceh, Habibi Inseun kepada wartawan mengatakan, bahwa Omnibus Law (undang-undang sapu jagat) terkait kemudahan investasi itu, dianggap mengancam kesejahteraan kaum buruh. Kendati demikian, ujar dia, pada dasarnya buruh sangat setuju dengan investasi.

Namun kita akan melakukan perlawanan, jika demi investasi kesejahteraan dan masa depan kaum buruh dikorbankan,” sahutnya.

Adapun hal yang dikhawatirkan, keberadaan omnibus law cipta lapangan kerja akan merugikan kaum buruh. Hal ini jika dalam prakteknya nanti, omnibus law bisa menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, membebaskan buruh kontrak dan outsoursing (fleksibilitas pasar kerja), mempermudah masuknya TKA, menghilangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.

"Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja menjadi hambatan investasi," kata dia lagi.

Padahal, jika menilik aturan terkair ketenagakerjaan yang telah berlaku sebelumnya, seperti UU Nomor 13 Tahun 2003, masih banyak buruh yang belum mendapatkan hak-hak nya, artinya perlu optimalisasi pelaksanaan perundangan yang ada dan masih efektif menurut kami, sehingga tidak direvisi.”

Minimnya Investasi Bukan Soal Tenaga Kerja, Tapi Korupsi

Dalam kesempatan itu, Habibi mengutip kata pernyataan KSPI bahwa ada dua hambatan utama investor enggan datang ke Indonesia, yakni masalah korupsi dan inefisiensi birokrasi.

"Jadi jangan menyasar masalah ketenagakerjaan," kata dia.

Selain itu, masuknya investasi asing disertai dengan pemberian berbagai insentif adalah strategi pemerintahan presiden Jokowi di periode pertama. Ini terlihat dengan adanya 16 paket kebijakan ekonomi hingga terbitnya PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan yang membatasi kenaikan upah.

"Kebijakan pemerintah menerbitkan PP itu untuk menahan laju kenaikan upah minimum telah berdampak pada turunnya daya beli buruh dan masyarakat. Selain itu juga berdampak pada stagnannya angka konsumsi rumah tangga," lanjutnya.

Damapak lain yang dirasakan, ialah daya beli yang menurun terjadi akibat dicabutnya berbagai macam subsidi. Seperti kenaikan BBM, listrik, gas, hingga kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Itulah sebabnya, kami juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Karena kebijakan tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat,"

Untuk itu, ABA meminta agar negara berpihak dan melindungi kaum buruh dan rakyat kecil yang lain. Dengan mendatangi DPRA, buruh mendesak wakil rakyat agar menolak regulasi atau kebijakan yang berpotensi merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia. []

Komentar
Baca Juga
Terbaru