DATA BMKG 15 September 2019

KUA-PPAS 2020 Disahkan, Pemko Banda Aceh Ajukan KUA PPAS Perubahan 2019

KUA-PPAS 2020 Disahkan, Pemko Banda Aceh Ajukan KUA PPAS Perubahan 2019

Aminullah usai mengikuti RQPQT PENGAMBIL KEPUTUSA

HABADAILY.COM—Walikota Banda Aceh Aminullah Usman dan Ketua DPRK Arif Fadillah telah menandatangani nota kesepakatan R-KUA PPAS APBK Banda Aceh tahun anggaran 2020 pada rapat paripurna DPRK Banda Aceh, Selasa (30/7/2019).

Menurut Aminullah, KUA PPAS APBK tahun anggaran 2020 dibahas lebih awal dari tahapan yang sudah ditetapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman umum penyusunan APBD tahun 2020.

Pada saat penyampaian KUA PPAS APBK tahun 2020, jumlah pendapatan daerah tercatat Rp1.223.881.053.355 untuk dibahas bersama dengan Banggar DPRK Banda Aceh. Pada saat penandatanganan MoU jumlah pendatapan daerah tahun 2020 disepakti meningkat menjadi Rp1.229.881.053.355, naik sebesar Rp6 miliar.

Pada rapat paripurna yang dipimpin Arif Fadillah ini, juga mengagendakan pengajuan R-KUA PPAS Perubahan APBK tahun 2019, dimana Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menyerahkan Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Aminullah Usman menjelaskan, KUA-PPAS tahun anggaran 2019, APBK-P mengalami perubahan, yakni mengalami kenaikan sebesar 0,61 persen.

Dijelaskannya, target pendapatan daerah direncanakan mengalami perubahan dari target semula Rp1.293.142.495.148 menjadi Rp1.301.052.703.323 atau naik sebesar 0,61 persen.

Kata Aminullah, KUA-PPAS sementara tahun anggaran 2019 yang disusun Pemko Banda Aceh merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal efisien efektif dan akuntabel.Seperti diketahui, APBD merupakan instrumen utama dalam upaya mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, maka untuk itu perlu dilakukan upaya perbaikan secara terus menerus dalam rangka menetapkan langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam KUA-PPAS ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan mengalami perubahan sebesar 0.85 persen, dari Rp287.348.675.461 menjadi Rp.289.778.308.636. Atau naik sebesar Rp2.429.633.175.

Dana Perimbangan juga mengalami perubahan, meningkat sebesar 0,05 persen dari target semula Rp.773.796.907.000 menjadi Rp774.154.982.000, meningkat sebesar Rp358.075.000.

Usai menyampaikan penjelasan, Wali Kota menyerahkan dokumen rancangan KUA-PPAS kepada Ketua DPRK dengan harapan dapat dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran Dewan bersama-sama dengan TAPK untuk kemudian dapat disahkan menjadi dokumen KUA-PPAS APBD-P Tahun Anggaran 2019.[]

Komentar
Baca Juga
Terbaru