DATA BMKG 18 Agustus 2019

Komisi VIII DPR-RI Kecewa dengan Struktur Bangunan Asrama Haji Aceh

Komisi VIII DPR-RI Kecewa dengan Struktur Bangunan Asrama Haji Aceh

Komisi VIII DPR-RI saat meninjau kondisi gedung di Asrama Haji Aceh.

HABADAILY.COM—Ketua Komisi VIII DPR-RI Ali Taher dan Wakil Ketua Marwan Dasopang kecewa dengan struktur bangunan asrama haji yang sedang dibangun di Komplek Asrama Haji Banda Aceh. Kekecewaam anggota DPR-RI terlihat saat menijau langsung bangunan asrama haji, Jumat (19/07/19) pagi.

Ali Taher dan Marwan Dasopang terkejut saat melihat bangunan di Asrama Haji Aceh yang terbengkalai. Bahkan, bangunan yang hampir siap pun dinilainya tidak layak untuk dihuni oleh jamaah.

“Kenyamanan bagi jamaah itu penting. Tapi di asrama ini, sekilas saya melihat antara satu tembok dengan tembok yang lain tidak tersambung besinya, sangat bermasalah. Apalagi yang lain,” tutur Ali Taher.

Bangunan asrama haji ini, kata dia, jangan sampai tersandera karena belum selesai. Sebab, hal itu akan berefek pada rekomendasi pengucuran anggaran selanjutnya. “Harus ada putusan dari lembaga manapun secara tertulis terkait status bangunan itu. Seperti lampiran bukti pemeriksaan tekhnis dari ahlinya. Ini penting agar bangunan itu bisa diteruskan pembangunannya,” tambahnya.

Pembangunan gedung yang mangkrak itu terletak di belakang kantin asrama, persis di samping kantor administrasi Asrama Haji Aceh. Kondisi bangunannya sudah berlumut, padahal gedung tersebut belum selesai pembangunannya.

Bangunan itu merupakan revitalisasi Asrama Haji yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, dengan anggaran bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp10 miliar.

Pertama kali dikucurkan, dana SBSN diperuntukkan pembangunan lima Asrama Haji Embarkasi se-Indonesia, termasuk di Aceh. Namun, sejak 2013, pembangunan gedung itu tidak dilanjutkan.

Terkait kondisi tersebut, Tim Inspektorat dan Pansus DPR RI sudah pernah melakukan kunjungan ke lokasi itu. Kemenag Aceh direkomendasikan untuk menyurati pihak Dinas Pekerjaan Umum, agar menghitung ulang bangunannya.

Tapi, hingga saat ini Dinas PU  belum menindaklanjuti surat tersebut. Kemudian Kemenag Aceh juga sudah menyurati Kejaksaan Tinggi Aceh terkait status bangunan.[]

Komentar
Baca Juga
Terbaru