Australia Terbitkan Travel Warning ke Indonesia, Ada Apa?

Redaksi - habadaily
16 Des 2018, 19:21 WIB
Australia Terbitkan Travel Warning ke Indonesia, Ada Apa?

HABADAILY.COM - Dua hari sebelum mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintahnya tidak jadi memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, Australia mengeluarkan peringatan perjalanan ke Indonesia. Mengapa?

Pemerintah Australia, Kamis (13/12/2018), mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warga negaranya yang ingin bepergian ke Indonesia menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

Warga yang hendak terbang ke Bali dan pulau-pulau tropis lain diingatkannya untuk “sangat berhati-hati,” demikian peringatan tersebut.

“Beberapa minggu ini telah berlangsung aksi demonstrasi di sekitar Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan Konsulat Jendral Australia di Surabaya."

"Demonstrasi mungkin berlanjut di Jakarta, atau kantor konsulat di Surabaya, Bali dan Makassar. Mohon bersikap sangat hati-hati.’’

Demikian petikan peringatan yang juga dipasang di situs Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan aplikasi smartraveler bagi warga negeri kanguru itu.

Peringatan ini dikeluarkan hanya dua hari sebelum pernyataan Perdana Menteri Scott Morrison pada Sabtu (15/12/2018), bahwa pemerintahnya memutuskan untuk mengakui secara resmi wilayah Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, tetapi tidak akan memindahkan kedutaan besar mereka hingga tercapai penyelesaian damai antara Israel dan Palestina.

Dalam pidatonya, Morrison mengatakan Australia baru akan mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina jika telah tercapai solusi dua negara.

Selama hal itu belum tercapai, kata dia, maka Kedutaan Besar Australia tidak akan dipindahkan dari Tel Aviv ke lokasi lain.

Morrison menambahkan bahwa meskipun pemindahan kedutaan besar itu ditunda, pemerintah Australia akan tetap mendirikan kantor urusan pertahanan dan perdagangan di Yerusalem, dan sekaligus mulai mencari lokasi yang tepat bagi kedutaan besar mereka kelak.

Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, mengecam keras pernyataan Morrison sebelumnya yang berniat mengikuti jejak Amerika memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Kecaman itu sempat diikuti seruan sejumlah kalangan agar Indonesia mempertimbangkan ulang perjanjian perdagangan dengan Australia yang sedianya ditandatangani akhir tahun ini.

Daerah yang Diwaspadai

Belum jelas apakah hal ini yang membuat otorita berwenang di Australia mengeluarkan peringatan perjalanan ke Indonesia atau karena hal lain.

Tetapi, peringatan itu juga berisi seruan kepada warga Australia untuk tidak pergi ke beberapa daerah lain di Indonesia karena berbagai alasan.

Misalnya, saja warga diminta mempertimbangkan kembali rencana ke Sulawesi Tengah yang baru dilanda gempa berkekuatan 7,5 dan sempat melumpuhkan infrastruktur dan jalur komunikasi.

Warga Australia juga diminta berpikir ulang jika ingin ke Papua karena risiko keamanan dan keselamatan, terkait serangan terhadap pekerja konstruksi di Yigi 2 Desember lalu.

Daerah Lombok dan Kepulauan Gili, yang kerap menjadi salah satu lokasi favorit selain Bali, juga masuk dalam peringatan itu.

Juga Gunung Agung, yang masih aktif dan debunya dinilai dapat mengganggu operasi bandara dan penerbangan.

Peringatan yang paling serius adalah potensi serangan teroris.

“Kami terus menerima informasi yang mengindikasikan bahwa teroris mungkin merencanakan serangan di Indonesia. Serangan dapat terjadi di mana saja, kapan saja,” menurut peringatan tersebut.

“Otorita Indonesia terus menangkapi teroris yang berencana melakukan serangan. Mohon bersikap sangat hati-hati di rumah-rumah ibadah dan selama hari libur atau hari penting lain,” tulis peringatan itu.

Indonesia Catat Sikap Australia

Pemerintah Indonesia mencatat pernyataan Australia yang tidak jadi memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.

Benarkah Australia mengubah kebijakan tentang hal ini?

Pemerintah Indonesia mencatat pernyataan Australia yang menyatakan tidak memindahkan kedutaan Australia ke Yerusalem dan mendukung prinsip solusi dua negara, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina.

Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia menanggapi pernyataan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, sebagaimana diterima VOA, Sabtu pagi (15/12).

“Indonesia menegaskan kembali bahwa isu Yerusalem merupakan salah satu dari enam isu yang harus dinegosiasikan dan diputuskan sebagai bagian akhir perdamaian komprehensif antara Palestina dan Israel, dalam kerangka solusi dua negara,” kata Kemenlu dalam pernyataannya.

Pindah jika ada solusi damai

Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Sabtu mengatakan pemerintahnya telah memutuskan untuk mengakui secara resmi wilayah Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel.

Tetapi, Australia tidak akan memindahkan kedutaan besar mereka hingga tercapai penyelesaian damai antara Israel dan Palestina.

Dalam pidatonya Morrison mengatakan Australia baru akan mengakui Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina, jika telah tercapai solusi dua negara.

Selama hal itu belum tercapai maka Kedutaan Besar Australia tidak akan dipindahkan dari Tel Aviv ke lokasi lain.

Ubah kebijakan soal Israel?

Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Prof. Dr. Hikmahanto Juwana menilai pernyataan Morrison itu sekedar “mengamankan posisinya dimata konstituen” dan sekaligus di mata Indonesia.

“Pernyataan ini hendak mengesankan seolah ada pergeseran dari kebijakan sebelumnya yang hendak memindahkan kedutaan besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem,” ujar Hikmahanto.

Indonesia, ujar Hikmahanto, harus mencermati dengan serius strategi Morrison yang membedakan sikapnya terhadap Yerusalem barat – wilayah yang dijadikan ibu kota oleh Israel,dan Yerusalem timur, tempat kota suci tiga agama berada.

Menurut Hikmahanto, pernyataan Morrison tersebut seolah menyampaikan pesan bahwa Australia tetap menghormati resolusi PBB dan sikap Indonesia yang menyatakan kota suci tiga agama tetap merupakan wilayah yang berada dibawah PBB.

“Taktik politik Morisson tentunya harus disikapi oleh Indonesia dengan tidak mengubah kebijakan untuk tidak menandatangani perjanjian perdagangan,” kata Hikmahanto.

“Pesan yang harus disampaikan Indonesia kepada Australia adalah tidak seharusnya Australia menyetujui tindakan Israel menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negara, yang sebelumnya adalah Tel Aviv,” tambah pakar hubungan internasional ini.

Yerusalem untuk Kantor Pertahanan

Penilaian Hikmahanto bisa jadi benar mengingat di bagian pidatonya Morrison mengatakan meski pun pemindahan kedutaan besar itu ditunda, pemerintah Australia akan tetap mendirikan kantor urusan pertahanan dan perdagangan di Yerusalem.

Pemerintah Australia juga mulai mencari lokasi yang tepat bagi kedutaan besar mereka kelak.

Pemerintah Indonesia, dalam pernyataan tertulis, “mengajak Australia dan seluruh negara anggota PBB untuk segera mengakui negara Palestina dan bekerjasama guna tercapainya perdamaian yang berkelanjutan.”

“Dukungan Indonesia terhadap Palestina merupakan amanah konstitusi dan Indonesia akan terus mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk mendapatkan hak-haknya,” tegas pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Hingga laporan ini disampaikan belum ada pernyataan sikap dari Israel.[]

Sumber: Tribunnews/VOA/EM

Loading...