Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

DPRA Gelar RDPU Raqan Tentang Pengelolaan Dana Migas dan Otsus

Redaksi - habadaily
10 Okt 2018, 13:00 WIB
DPRA Gelar RDPU Raqan Tentang Pengelolaan Dana Migas dan Otsus

HABADAILY.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (DRPU), Selasa (9/10/2018) tentang Rancangan Qanun (Raqan) tentang pengelolaan dana Minyak dan Gas (Migas) dan Otonomi Khusus (Otsus).

Raqan Aceh tenatang perubahan ketiga atas qanun Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang tata ara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus.

Ini sesuai dengan amanah UUPA (Nomor 11/2006) tentang Pemerintah Aceh. pemerintah Aceh mendapat tambahan dana bagi hasil Migas dan Otsus untuk membiayai program pembangunan Aceh dan kabupaten/kota yang harus disepakati bersama.

Pengelolaan dana otonomi khusus sebagai salah satu sumber pendapatan Aceh, perlu dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat,” kata Ketua DPRA, Tgk Muharuddin.

Untuk meningkatkan keterbukaan dan tepat sasaran penggunaan dana tersebut, kata Tgk Muhar. Pemerintah Aceh bersama DPRA telah melakukan beberapa ketentuan dalam qanun tersebut.

Qanun ini pun sudah beberapa kali terjadi penyempurnaan dari Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008, dilakukan perubahan dalam qanun Nomor 2 Tahun 2013. Saat ini kembali disempurnakan qanun itu pada tahun 2018 sekarang.

“Dalam pelaksanaannya qanun Aceh nomor 2 tahun 2013 tersebut, juga masih ditemukan berbagai kelemahan, antara lain dalam penyusunan/pengusulan program dan kegiatan serta pelaksanaan dan lemahnya sinergisitas antar lembaga,” jelasnya.

Sehingga qanun Aceh nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas qanun aceh nomor 2 tahun 2008 kembali dilakukan perubahan yaitu dengan qanun nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas qanun aceh nomor 2 tahun 2008. Salah satu pertimbangan dalam penentuan pembagian dan Otsus antara pemerintah Aceh dengan pemerintah kab/kota.

“Ini memenuhi kebutuhan biaya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi beban dan kewajiban pemerintah Aceh dalam 8 urusan pemerintahan, termasuk urusan pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah Aceh, seiring dengan diundangkannya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah,” jelasnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, sebutnya, DPRA berinisiatif melakukan perubahan yang ketiga atas qanun Aceh nomor 2 tahun 2008 ini. Untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintah Aceh dalam tata kelola penggunaan dana Otsus untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh yang menyeluruh.

“Hal ini sesuai dengan harapan para bupati dan walikota  se Aceh yang telah kami pertimbangkan secara komprehensif. Untuk dijadikan dasar perubahan  yang ketiga atas qanun nomor 2 tahun 2008,” imbuhnya.[adv]

Loading...